Akses KUR Bunga Ringan, UMKM Manfaatkan Pembiayaan Syariah
MATARAM – Untuk bisa mengakses dan mendapatkan pinjaman modal usaha dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan, masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa memanfaatkan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola secara syariah oleh bank NTB.
“Bagi UMKM yang ingin mendapatkan dana pinjaman KUR dengan bunga ringan, maka bisa meminjam dana LPDB yang dititipkan di bank NTB dan dikelola secara syariah,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Lalu Saswadi di Mataram, Selasa (9/1/2018).
Dikatakan, jumlah dana LPDB saat ini yang dititipkan dan dikelola bank NTB mencapai 200 miliar. Dana tersebut memang diperuntukkan bagi pinjaman modal UMKM guna menopang perkembangan usaha yang dijalankan.
Dana tersebut harus dimanfaatkan, terutama oleh pelaku UMKM yang belum memiliki akses modal di perbankan lain. Demikian halnya dengan koperasi, supaya membuat proposal untuk mengajukan dana LPDB ke Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Sekarang dana hibah terutama hibah koperasi telah ditiadakan. Konsekuensinya, kalau ingin mendapatkan pinjaman modal, harus mengajukan proposal,” katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan, sumbangan koperasi bagi UMKM NTB selama ini cukup signifikan, di atas 50 persen, yang tersebar di semua sektor, mulai pariwisata, pertanian dan industri.
Bedasarkan catatan Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di NTB mencapai 50 ribu. Sementara yang baru bisa mengakses KUR sampai Oktober 2017 mencapai 35 ribu. Masih banyaknya UMKM belum bisa akses KUR bisa jadi disebabkan dua faktor. Karena terkait pengusaha yang bersangkutan atau karena UMKM yang belum mengajukan. Padahal peluang banyak.
Terpisah, Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengatakan, dalam proses penyaluran dana bergulir berbentuk KUR, baik oleh perbankan maupun LPDB, pihaknya akan terus melakukan pengawasan supaya bisa berlangsung baik dan sehat.
“Kalau LPDB sendiri bisa di bank, BPR maupun koperasi. Itu yang akan diawasi agar program tersebut bisa diakses masyarakat pedesaan. Program laku pandai dan layanan perbankan tanpa kantor adalah salah satu cara, sekarang sudah 4 ribu lebih yang mengakses,” katanya.
