Pemulangan Pengungsi Rohingya Perlu Pemantauan Dari Asing
YANGON – Kelompok hak asasi manusia meminta badan dunia diizinkan memantau aktivitas pemulangan ratusan ribu Muslim Rohingya dari Bangladesh ke kampung halaman mereka di Myanmar.
Kelompok pemantau dibutuhkan untuk memastikan nota kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh tentang upaya pemulangan pengusngi Rohingya terpenuh. Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani nota kesepakatan pada Kamis (23/11/2017) untuk menyelesaikan persyaratan pemulangan.
Langkah itu bertujuan memulai kembali pemulangan warga Rohingya yang telah diupayakan dalam dua bulan terakhir. Utamanya untuk mengurangi kepadatan para pengungsi di banyak tempat pengungsian di wilayah Cox’s Bazar, Bangladesh.
“Gagasan bahwa Burma saat ini akan menyambut mereka kembali ke desa bergolak dengan tangan terbuka adalah hal menggelikan,” kata Direktur Hak Pengungsi di Human Rights Watch, Bill Frelick, Jumat (24/11/2017).
Lebih dari 600.000 warga Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh setelah militer Myanmar melancarkan serangan balasan di negara bagian Rakhine. Serangan tersebut diklaim sebagai serangan gerilyawan Rohingya terhadap pangkalan militer dan sejumlah pos polisi pada 25 Agustus.
Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat menggambarkan tindakan militer Myanmar tersebut sebagai upaya pembersihan suku. Dan kelompok hak asasi menuduh pasukan keamanan melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan, pembakaran dan pembunuhan.
Sementara itu, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa proses pemulangan pengungsi yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan akan dilakukan berdasarkan tempat tinggal dan akan berlangsung aman dan sukarela. Sempat muncul kekhawatiran bahwa pihak militer akan menghalangi proses pemulangan tersebut.
Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Myanmar dan Bangladesh pada Kamis mengatakan bahwa akan dibentuk sebuah kelompok kerja gabungan dalam waktu tiga minggu ini. Upaya tersebut untuk mempersiapkan jalannya proses pemulangan bagi warga Rohingnya.
Namun, kesepakatan itu hanya memberi sedikit rincian tentang kriteria pengembalian dan aturannya. Dan badan pengungsi PBB, UNHCR, dapat berperan dalam proses tersebut. “Ini adalah praktik standar dalam operasi pemulangan sukarela yang akan dilakukan UNHCR untuk memastikan bahwa standar internasional telah dipenuhi untuk semua jenis kesepakatan pemulangan. Kami belum melihat nota kesepahaman itu,” kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic.
Pengamat hak asasi mengatakan bahwa poin penting lainnya yang tidak dibahas dalam pernyataan yang dikeluarkan secara terpisah oleh kedua pemerintah itu adalah perlindungan warga Rohingya. Perlindungan untuk menangkal kekerasan, jalan untuk menyelesaikan status hukum mereka dan apakah mereka akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka.
Direktur Amnesty International untuk Pengungsi dan Hak Migran, Charmain Mohamed mengatakan, PBB dan masyarakat internasional telah benar-benar dikesampingkan dalam pembicaraan terkait pemulangan pengungsi. Sementara upaya pemulangan tersebut dinilai sebagai tindakan yang terlalu dini, karena hingga kini arus pengungsi Rohingya ke Bangladesh masih terus berlanjut.
Pengungsian keluar dari Myanmar, di dorong oleh adanya kekacauan, kelaparan dan ketakutan. “Ratusan warga terus-menerus melarikan diri setiap harinya ke Bangladesh,” kata pekerja kemanusiaan.
Sementara, ketika kekerasan sebagian besar gelombang pengungsian telah cenderung berhenti, warga Rohingya mengatakan bahwa mereka kehilangan sumber-sumber mata pencaharian seperti peternakan, perikanan dan perniagaan.
“Kami akan kembali jika mereka tidak mengganggu kami dan jika kami dapat hidup seperti umat Buddha dan kelompok suku lainnya. Anak-anak kami yang berpendidikan harus mendapatkan kesempatan bekerja yang sama di sektor pemerintah seperti kelompok lainnya,” kata warga Rohingya Sayer Hussein (55), yang tiba di Bangladesh sejak dua bulan lalu.
Ribuan warga Rohingya, terutama orang tua, wanita dan anak-anak, masih terdampar di pantai, menunggu kapal mengangkut mereka ke Bangladesh. Beberapa badan mandiri memperkirakan bahwa masih terdapat beberapa ratus ribu warga Rohingya di Rakhine. (Ant)