KONI Sleman Disarankan Gelar Musorkablub
YOGYAKARTA – Persoalan musyawarah olahraga kabupaten (Musorkab) KONI Sleman, akhirnya menemui titik terang. KONI Sleman mengakui kekeliruan dalam proses pemilihan ketua umum yang menghasilkan Pramana sebagai ketua terpilih.
Kepastian didapat setelah adanya pertemuan yang digelar antara KONI Sleman dan KONI DIY. Pertemuan tertutup itu digelar, guna menyelesaikan polemik Musorkab yang tidak disahkan KONI DIY. Bahkan, KONI DIY menolak mengukuhkan karena menyalahi AD/ART.
“Persoalannya sudah selesai. Mereka sudah sadar, memang ada kekeliruan. Kami rekomendasikan untuk menggelar Musorkablub,” terang Ketua Umum KONI DIY, dr. Hadianto Ismangoen Sp.A, Sabtu (4/11/2011) pagi.
Pria yang akrab disapa dr. Antok mengungkapkan, tidak ada batasan waktu kapan Musorkablub akan digelar. Musyawarah luar biasa untuk memilih ketua umum tersebut sepenuhnya bergantung kesiapan KONI Sleman. Setelah selesai digelar, KONI Sleman dapat mengajukan untuk dilakukan pengukuhan.
“Prosesnya berjalan, kalau Musorkablub sudah selesai digelar, silahkan minta pengukuhan ke KONI DIY. Soal waktunya kapan, tergantung kesiapan KONI Sleman. Di regulasi tidak ada aturan soal batasan waktu”, tegasnya.
Dr. Antok menambahkan, pihaknya hanya berupaya meluruskan kekeliruan yang dilakukan KONI Sleman. Tidak ada unsur lain, apalagi intervensi. “Kami tidak sentimentil, tidak intervensi. Kami hanya mengingatkan agar sesuai rule yang berlaku”, tambahnya.
Kabid Organisasi KONI DIY, Triyandi Mulkang, menambahkan, kesalahan KONI Sleman adalah karena menggelar Musorkab. Padahal, seharusnya yang digelar adalah Musorkablub dan dilaksanakan oleh pelaksana tugas. Sementara pada Musorkab yang lalu, digelar oleh Pramana dengan status ketua umum. Hal inilah yang memancing reaksi dari KONI DIY.
Pramana sebelumnya telah mengundurkan diri saat memutuskan maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum KONI DIY. Pramana kemudian terpilih sebagai Ketua II, hingga akhirnya memutuskan mundur. Belakangan, Pramana kembali menjabat sebagai Ketum KONI Sleman.
“Segala sesuatunya sudah materi yang kemarin, sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban karena sudah diterima. Tapi, ada kekeliruan dalam proses, yang seharusnya Musorkablub kenapa jadi Musorkab,” tegas Triyandi.