Tiongkok Hadapi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan dan Hijau

BEIJING –Republik Rakyat Tiongkok menghadapi tantangan untuk mewujudkan pembangunan hijau dan berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Dekan Eksekutif Sekolah Administrasi dan Kebijakan Publik di Renmin University of China di Beijing, Tiongkok, Guangjian Xu.

“Pemerintah kami menaruh perhatian pada pembangunan hijau, pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Tiongkok dan perlindungan lingkungan hidup,” tutur Guangjian, Sabtu (28/10/2017).

Profesor Guangjian menuturkan ada tiga masalah utama dalam pembangunan ekonomi Tiongkok yang juga menjadi tantangan ke depan. Yang pertama terkait distribusi pendapatan nasional. Kemudian pembangunan ekonomi kawasan yang tidak seimbang, terakhir masalah-masalah serius ekologi dan lingkungan hidup.

Dia mengatakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi perhatian bagi pemerintahan Tiongkok. “Pembangunan berkelanjutan dan hijau bertujuan pada perekonomian yang tumbuh positif dan berkembang tapi tetap memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mengingat industrialisasi yang berkembang di Tiongkok, yang menghasilkan di antaranya produk berbahan kimia,” tandasnya.

Pembangunan ekonomi yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan akan membawa pada keberlanjutan kesejahteraan bangsa sekarang dan masa depan. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan pendapatan nasional di empat wilayah yakni timur, tengah, barat, dan timur laut sehingga mendorong masyarakat Tiongkok yang kaya secara merata.

Pria tersebut mengatakan Tiongkok dulunya menjadi salah satu negara dengan distribusi pendapatan yang paling merata. Di 1981 koefisien Gini negara tersebut hanya 0,29. Melalui reformasi dan pembangunan, koefisien Gini Tiongkok telah mencapai 0.491 pada 2008 dan 0,465 pada 2016.

Guangjian mengatakan, ketidaksetaraan adalah hal yang paling menonjol di antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Pada saat yang sama, besaran penghasilan masyarakat kelas menengah telah meningkat secara pasti, terutama di kota.

“Karena kondisi ekonomi yang berbeda dan faktor lainnya, distribusi pendapatan antara wilayah timur, tengah, barat, dan timur laut tidak seimbang. Dan tingkat ketidaksetaraan pendapatan berbeda di masing-masing empat wilayah ini,” ujarnya.

Dia menuturkan terkait dengan meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan, ada kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin akan jatuh ke dalam perangkap penghasilan menengah, yakni situasi di mana sebuah negara menghentikan proses pengejarannya ketika mencapai tingkat pendapatan menengah.

Dia mengatakan pengalaman internasional telah menunjukkan bahwa perangkap pendapatan menengah sering berhubungan dengan tingginya ketidaksetaraan pendapatan.Ketidaksetaraan dapat membatasi besaran pasar domestik, terutama ketika biaya tenaga kerja yang lebih tinggi mengurangi daya saing di pasar dunia.

Meningkatnya ketidaksetaraan dapat menjadi penghalang serius bagi negara untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. “Ketidaksetaraan dapat menyebabkan pertumbuhan modal manusia yang lambat karena ketidaksetaraan menghambat orang-orang pada bagian terendah distribusi dari memperoleh pendidikan yang cukup,” ujarnya.

Guangjian telah menerbitkan beberapa buku dan sekitar 100 makalah dan artikel tentang kebijakan ekonomi Tiongkok di jurnal akademik dan surat kabar di Tiongkok dan luar negeri. Dia juga mengajar dan meneliti kebijakan dan teori makro ekonomi, anggaran publik dan perpajakan dan ekonomi peraturan pemerintah. (Ant)