Tiga dari Target Tujuh Bendungan Sudah Dibangun di NTT
KUPANG — Dari target tujuh bendungan besar yang diperuntukan bagi provinsi NTT sesuai program yang dicanangkan presiden RI Joko Widodo, saat ini sudah dibangun tiga dan Desember 2017 akan dibangun lagi bendungan Tenef di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya menyebutkan, bendungan Raknamo, Rotiklot dan Napunggete sedang dibangun sementara Desember bendungan di Tenef TTS yang akan menampung 17 juta kubik air yang segera dilakukan peletakan batu pertamanya. Sementara yang tersisa bendungan Lambo di Nagekeo, Kolhua dan Manekin.
“Untuk pembangunan waduk Lambo, masyarakat adatnya sudah diajak studi banding ke beberapa bendungan di NTT dan di Jawa sehingga mereka bisa melihat secara langsung manfaatnya,” ungkapnya di Kupang, Selasa (25/10/2017).
Baca juga: Bendungan Ham Kawoan, Warisan Zaman Pak Harto
Selain bendungan dan waduk, pihaknya juga mendorong pembangunan embung dengan menggunakan dana APBN, APBD I, APBD II dan Dana Desa, sebab NTT kondisi wilayahnya kering sehingga butuh banyak penampung air agar tidak terbuang percuma.
“Pertanian di NTT yang kita dorong padi dan jagung dengan melakukan intensifikasi, penambahan serta perbaikan sarana dan prasarananya serta membeli alat berat untuk membuka lahan pertanian,” terangnya.
Sementara itu, Yonas Tanui, salah seorang warga yang ditemui Cendana News di bendungan Tilong mengatakan, pembangunan bendungan memang berdampak kepada warga sekitar. Masyarakat bisa memanfaatkan airnya untuk kebutuhan sehari-hari termasuk memberi minum hewan ternak.
“NTT memang cocok dibangun bendungan tapi memang pemerintah harus juga memperhatikan masyarakat yang tanahnya dipergunakan agar jangan sampai mereka menjadi terlantar dan tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian,” harapnya.
Baca juga: Embung dan Bendungan Atasi Kekeringan di NTT
Yonas mencontohkan pembangunan bendungan Kolhua dan Lambo yang masih bermasalah akibat persoalan tanah dengan masyarakat adat.
“Saya percaya bila pendekatan yang dilakukan baik, pasti masyarakat juga akan merelakan tanahnya dipergunakan asal saja mereka mendapat kepastian ganti rugi dan tidak membuat hidup mereka semakin menderita,” pungkasnya.