Sri Mulyani: Anggaran Persenjataan 2018 Mencapai 11,7 Triliun Rupiah
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembelian alat utama sistem persenjataan atau Alusista merupakan salah satu belanja terbesar yang paling menyedot anggaran keuangan negara. Setiap tahunnya anggaran untuk program pembelian perlengkapan persenjataan dan perangkat lainnya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun tutur Sri Mulyani pembelian persenjataan memang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia yang selama ini dikenal memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas tentu kedepannya membutuhkan perlengkapan persenjataan yang lebih canggih dan moderen.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui anggaran untuk pembelian persenjataan dan perlengkapannya yaitu sebesar 11,7 triliun rupiah. Sumber pendanaan persenjataan tersebut rencananya sebagian akan diambilkan dari anggaran dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri.
Saat ini Pemerintah melalui Kemenkeu sedang mengupayakan mencari pinjaman dana talangan untuk mendanai berbagai kebutuhan termasuk salah satunya adalah pembelian persenjataan yang totalnya mencapai 399,2 triliun rupiah. Sementara itu sumber pendanaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar 414,7 triliun rupiah dan juga hasil pinjaman dari sumber lainnya yang mencapai 15,5 triliun rupiah.
“Kementrian Pertahanan (Kemenhan) merupakan salah satu dari sekian banyak kementrian yang paling banyak membutuhkan anggaran. Sebagian besar di antaranya untuk program pengadaan atau pembelian perlengkapan persenjataan. Dalam RAPBN 2018 anggaran pembelian senjata yang disiapkan diperkirakan mencapai 11,7 triliun rupiah,” jelas Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Sri Mulyani dalam pidato sambutannya juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk membahas terkait dengan anggaran program pembelian senjata. Namun sebelum melakukan pertemuan dengan DPR, pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaannya dulu dan mendata untuk keperluan apa saja.
Kalau misalnya nanti dalam pembahasan dengan DPR terkait besaran anggaran keuangan negara yang akan diajukan untuk pembelian senjata tersebut disetujui dan disahkan, maka bisa dipastikan Kementrian Keuangan akan segera membahas hal tersebut lebih lanjut dengan Kementrian Pertahanan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Selanjutnya Kementrian Pertahanan rencananya akan segera berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), salah satunya adalah membahas terkait dengan skema dan mekanisme apa yang digunakan untuk keperluan pembelian dan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista yang paling mendesak untuk segera dimiliki untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.