Pemkot Depok akan Investigasi Tingginya Inflasi Beras dan Cabai
DEPOK – Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) wilayah Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat, menyebutkan, angka inflasi Kota Depok berada pada angka 3,8 persen. Depok menjadi penyumbang ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bekasi.
Dikatakan Wiwik Sisto, masih ada kesempatan untuk menurunkan inflasi hingga akhir 2017. Namun, Wiwik mengingatkan tetap harus waspada, pasalnya pada bulan November dan Desember, terdapat hari-hari besar.
“Penyebab Depok penyumbang inflasi ini, karena tingginya masyarakat Depok mengkonsumsi beras serta cabai. Sedangkan komoditas lainnya adalah telur ayam dan bawang merah,” beber Wiwik Sisto beberapa waktu lalu saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kota Depok di Aula Lt. 5 Gedung Setda Kota Depok.
Terkait dengan hal tersebut, Pemkot Depok serius menghadapi inflasi yang terjadi di Kota Depok untuk mengambil inisiatif intervensi harga barang di pasar agar laju inflasi bisa ditekan.
“Pemkot Depok akan melakukan sejumlah evaluasi, termasuk melakukan rekayasa dan intervensi harga melalui penyelenggaraan pasar murah. Tujuannya untuk mengendalikan harga dan pasokan sejumlah barang bahan pokok,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Melalui dinas terkait, Pemkot Depok juga akan melakukan investigasi apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab tingginya inflasi beras atau cabai. Apakah tingginya harga, minimnya pasokan, regulasi, atau ada faktor lainnya.
Dikatakan Idris, Kota Depok penyumbang inflasi terbanyak beras dan cabai merah akibat budaya. Sebab, beras sebagai kebutuhan pokok. Selain itu, Depok termasuk kota yang ditempati berbagai macam etnis. Hal ini juga yang membuat cabai menjadi komoditi penyumbang inflasi setelah beras.
Namun demikian, untuk stok beras, sebut Idris, masih terkendali. Karena Pemkot Depok menjalin kerja sama dengan Perum Bulog. Juga mendatangkan beras lokal dari Kabupaten Cianjur sehingga harganya relatif stabil.
“Kita butuh inovasi dari semua pihak untuk mengalihkan kebutuhan tersebut tidak lagi memberikan inflasi. Harus ada terobosan baru,” imbau dan ajak Idris.
Tak pelak, dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kota Depok itu, juga disajikan beberapa presentasi dari sejumlah BUMD DKI Jakarta sebagai bahan komparasi bagi Pemkot Depok, mengingat kondisi Depok persis dengan Jakarta, tidak memiliki lahan dan produk pertanian. Akan tetapi Jakarta mampu menjaga inflasi dengan baik.
Dalam acara tersebut, Pemkot Depok selain menghadirkan Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) wilayah Jabar, Wiwiek Sisto Widayat, juga mengundang Direktur Operasional PT Food Station Tjipinang Jaya, Frans M. Tambunan, Direktur PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma Jati, dan jajaran direksi dari PD Pasar Jaya.
Wiwiek Sisto Widayat memberikan penjelasan seputar inflasi, sedangkan narasumber lainnya mengungkapkan sejumlah inovasi dan kreativitas di DKI Jakarta dalam memajukan usahanya bagi ketahanan pangan.
Sebagaimana diketahui bahwa kunci mengelola ekonomi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat negara adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Dalam kesempatan Rakornas TPID 2017 yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di Indonesia, pada akhir Juli lalu, bertajuk “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat” Presiden Jokowi menekankan daerah untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah.
Gayung bersambut, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dalam kesempatan High Level Meeting (HLM) TPID dan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kota Depok, meminta tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama dinas-dinas terkait membuat catatan-catatan penting sebagai bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut terkait masalah perekonomian di Depok secara umum.
“Dari hasil kajian tersebut, nantinya akan diarahkan pada teknis untuk menjadi pertimbangan kebijakan Pemkot Depok. Ini sengaja, memang Bagian Ekonomi kita arahkan seperti ini, karena tidak lepas juga dari arahan Bapak Presiden, terkait masalah kondisi perekonomian nasional,” pungkasnya.