Myanmar Klaim Tak Tutup Akses Pekerja Kemanusian

YANGON – Myanmar bersikeras tidak menutup jalan pekerja kemanusiaan membawa bantuan menuju negara bagian Rakhine, tempat serangan terhadap pemberontak memicu arus besar pengungsi Rohingya. pihak berwenang setempat di lapangan mengatakan mengklim hanya melakukan pembatasan jangkauan pekerja bantuan untuk alasan keamanan.

“Kami tidak menutup jalan bagi siapa pun. Kami tidak menutup jalan bagi organisasi yang mengirimkan bantuan ke daerah tersebut, tetapi mungkin mereka akan mendapat beberapa kendala ketika melakukan perjalanan, di mana akses dibatasi oleh pemerintah daerah untuk alasan keamanan,” kata juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay.

Menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman Myanmar, Win Myat Aye, mengatakan bahwa untuk saat ini, tidak ada kelompok bantuan asing mandiri yang mendapatkan akses ke daerah konflik. Namun dia menolak mengatakan apakah mereka sedang melakukan penutupan jangkauan. “Ini adalah kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah,” katanya.

Kekerasan di Rakhine dan perpindahan secara besar-besaran para pengungsi Rohingya adalah masalah yang paling mendesak Suu Kyi untuk diselesaikan sejak menjadi pemimpin nasional tahun lalu. Pemantau hak asasi dan pengungsi Rohingya yang melarikan diri mengatakan bahwa tentara dan Pasukan Pertahanan Sipil Budha Rakhine telah melakukan serangan pembakaran bertujuan untuk mengusir masyarakat Muslim Rohingya.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Patrick Murphy berada Myanmar pada akhir pekan ini untuk menyuarakan keprihatinan Washington dan menekankan pemberian jalan lebih besar menuju daerah perang bagi pekerja kemanusiaan, kata Departemen Luar Negeri AS. Tidak jelas apakah Murphy akan mengunjungi Negara Bagian Rakhine atau tidak.

Sementara itu sebuah serangan militer dilancarkan sebagai tanggapan atas serangan tergalang terhadap pos polisi dan sebuah pangkalan tentara oleh petempur dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang menewaskan belasan orang.

Kemelut tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang peralihan Myanmar yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Buddha, menuju pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi, setelah puluhan tahun dibawah kekuasaan militer. Para jenderal masih mengendalikan kebijakan keamanan nasional, namun Suu Kyi telah banyak mendapat kritikan dari luar negeri karena tidak mengutuk kekerasan tersebut. (Ant)