Pemprov Terus Dorong Wisata Halal di Sumbar

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta kepada biro perjalanan wisata saperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies/ ASITA) agar tidak mengarahkan wisatawan ke tempat-tempat yang belum memiliki sertifikasi halal.

Ia menegaskan, hal tersebut perlu dilakukan agar wisatawan yang datang ke Sumatera Barat benar-benar merasakan apa itu wisata halal. Nasrul khawatir, bila halal hanya menjadi label semata, sementara mulai dari pelayanan dan hingga pakaian suatu tempat seperti hotel dan restoran tidak memperlihatkan halal atau secara Islami, maka bisa membuat nama Sumbar di mata dunia menjadi tidak bagus.

“Kalau dibahas satu per satu, maka konsep halal itu sangat banyak. Contoh di perhotelan, halalnya itu di antaranya pakaian pelayanannya harus menggunakan pakaian yang menutup aurat, bukan malah memakai rok pendek. Pemandangan yang demikian tidaklah menunjukkan hal yang bagus. Ini harus diperbaiki oleh pihak perhotelan, jika perlu menggunakan pakaian adat minang, biar nuansa saat berada di Minangkabau menjadi terasa,” katanya, saat membuka sosialisasi wisata halal di Padang, Sabtu (16/9/2017).

Ia mengaku, hingga saat ini masih sebagian kecil hotel ataupun tempat restoran dan rumah makan yang sudah memiliki sertifikasi halal di Sumbar. Sedangkan sisanya, masih belum mengurus label halal tersebut. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melayangkan surat kepada para penguasaha hotel, restoran, dan rumah makan untuk segera mengurus sertifikasi halal tersebut. Namun, respon masih terlihat lambat.

Untuk itu, sebagai bentuk upaya mengingatkan kembali kepada pengusaha hotel dan restoran, ASITA yang merupakan organisasi yang memiliki banyak peran untuk membawa wisatan ke Sumbar, diminta agar tidak membawa wisatawan ke tempat-tempat yang tidak memiliki label halal itu.

“Bawalah para wisatawan itu ke tempat-tempat yang telah memiliki sertifikasi halal, agar para wisatawan itu mendapatkan pelayanan yang bagus dan nyaman,” harapnya.

Menurutnya, meski ada pelayanan hotel di Sumbar yang masih ada menggunakan rok pendek, secara sapaan ramahnya sudah cukup bagus. Hanya saja, kini yang masih ada kritikan dari wisatawan itu, yakni di tempat wisata.

Menyikapi permintaan tersebut, Ketua ASITA Sumbar, Ian Hanafiah, mengatakan, hal yang diungkapkan oleh Wagub Sumbar tersebut dinilai merupakan hal tepat, mengingat dengan telah diterimanya penghargaan wisata halal dunia beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menjalankan komitmen tersebut.

Kendati demikian, ia menilai salah satu penyebab lambatnya respon pengusaha hotel atau pun restoran mengingat penduduk di Sumbar sebagian besar ialah muslim, sehingga para pengusaha menilai tidak perlu lagi diurus sertifikat halal tersebut.

“Kemungkinan mereka berpandangan yang berdagang orang muslim, sementara konsumennya juga muslim, sehingga label halal tidak diperlukan lagi, itu menurut anggapan saya,” kata Ian.

Menurutnya, selama ini wisatawan-wisatawan yang datang ke Sumbar telah diarahkan ke tempat-tempat yang telah memiliki label halal. Hanya saja, ada muncul kekhawatiran dari wisatawan bila diarahkan, karena mereka menilai dan takut ada ‘apa-apanya’ bagi hotel atau restoran dan rumah yang tidak memiliki label halal tersebut.

Namun, dengan adanya arahan dari Wagub, Ian menyatakan ke depan ASITA akan mencoba mengikuti arahan dari Wagub Sumbar, agar wisatawan yang datang ke Sumbar, benar-benar merasakan apa itu wisata halal di Sumbar.

“Sebaiknya ada surat dari Pemprov Sumbar, sehingga ada pegangan dari ASITA yang nantinya bisa diperlihatkan ke wisatawan,” harapnya.