DPRD Sikka Desak Tunggakan Rp4 Miliar untuk RSUD TC Hillers Dibayar

MAUMERE – Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Sikka mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sikka segera membayar tunggakan biaya Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) sebesar 4 miliar rupiah yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Mengingat sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2017.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Heny Doing kepada Cendana News Jumat (29/9/2017) terkait masih adanya tunggakan dana Pemkab Sikka yang belum dibayarkan ke RSUD TC Hillers.

Dikatakan Heny, RSUD TC Hillers sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga bisa mengelola sendiri tanpa bergantung support dana dari Pemkab Sikka. Untuk itu hutang Pemkab Sikka harus dibayarkan sehingga tidak membebani keuangan rumah sakit tersebut.

“Pemerintah harus segera melakukan pembayaran agar keuangan rumah sakit tidak terganggu dan dana tersebut bisa dipergunakan untuk membayar tenaga kerja maupun untuk membeli obat-obatan dan peralatan medis lainnya,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Afridus Aeng, selaku Ketua Fraksi PKPI yang meminta agar biaya berobat untuk orang miskin di rumah sakit yang selama ini dbiayai Pemkab Sikka melalui SKTM harus segera dibayarkan agar hutangnya tidak menumpuk dan membebani keuangan rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Afridus menegaskan, selama ini pemerintah dan DPRD Sikka menuntut agar rumah sakit bisa membiayai sendiri tanpa tergantung dari dana APBD Sikka. Namun bila Pemkab Sikka tidak membayar hutangnya maka keuangan rumah sakit menjadi tidak sehat.

“Kita semua menginginkan agar rumah sakit bisa mandiri, tapi kalau terus dirongrong dengan hutang maka otomatis rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik akibat kekurangan dana,” ungkapnya.