JAKARTA — Partisipasi KB di ibu kota Jakarta terlalu rendah jika dibandingkan angka nasional, kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta Dien Emawati.
“Kondisi kependudukan ini sangat memprihatinkan. Perlu kerja keras untuk meningkatkan angkanya,” kata Dr Dien Emawati pada Kuliah Umum Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digelar Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Hasil survei RPJMN 2017 menyebutkan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) atau cakupan peserta KB aktif Provinsi DKI Jakarta hanya 55,90 persen sedangkan secara nasional angkanya mencapai 59,70 persen.
Selain itu, Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita, untuk Jakarta pada level 2,44, sementara secara nasional lebih rendah yakni pada level 2,40.
Sedangkan jumlah pasangan usia subur yang belum memakai kontrasepsi di Jakarta masih ada sekitar 21,60 persen, sementara tingkat nasional 17,50 persen, ujarnya.
“Dengan jumlah penduduk 15.230 jiwa per km, Jakarta menduduki peringkat ketiga kota terpadat di dunia setelah Karachi di Pakistan dan Manila di Filipina,” katanya.
Karena itu, ujar dia, pemahaman dan partisipasi penduduk Jakarta dalam ber-KB perlu ditingkatkan agar masalah kependudukan bisa dikendalikan dengan baik.
Jadi beban Sementara itu, pengamat kependudukan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uhamka Dr Desvian Bandarsyah menyatakan penduduk usia produktif yang banyak bisa menjadi bonus demografi bagi Indonesia, namun di sisi lain bisa menjadi beban jika tidak ditangani dengan baik.
“Hal itu karena mayoritas penduduk produktif Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar. Padahal di era globalisasi sekarang ini yang dibutuhkan adalah keahlian. Jadi bonus demografi itu justru jadi bumerang jika Indonesia tidak mengantisipasi dari sekarang,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, angka penduduk berpendidikan tinggi baru sekitar empat juta jiwa dan pada 2025 jumlahnya jadi enam juta jiwa, sementara total angkatan kerja mencapai 132 juta jiwa.[Ant]