53.000 Warga Bantul Belum Terlindungi Jaminan Kesehatan
YOGYAKARTA — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sekitar 53.000 jiwa warga kurang mampu daerah setempat belum terlindungi oleh jaminan kesehatan yang berlaku saat ini.
“Sekitar 53.000 jiwa belum terlindungi semua jaminan karena tidak mempunyai NIK (nomor induk kependudukan) atau NIK-nya tidak lengkap,” kata Kepala UPT Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul, Lestari Hardyaningsih di Bantul, Minggu (10/9/2017).
Menurut dia, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa untuk bisa dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun semua jaminan kesehatan, warga bersangkutan harus punya NIK untuk akses jaminan.
Ia menjelaskan, total penduduk Bantul berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul hingga akhir 2016 sebanyak 928.676 jiwa. Dari jumlah itu, sesuai SK Bupati tentang data warga miskin sebanyak 154.404 jiwa.
Sementara itu, kata dia, jiwa miskin di Bantul yang dijamin PBI Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 95.956 jiwa, sedangkan yang dijamin PBI APBD 5.497 jiwa, sehingga total jiwa miskin yang dijamin PBI sejumlah 101.363 jiwa.
“Yang sekitar 53.000 jiwa itu sebenarnya data jiwanya ada, akan tetapi tidak bisa akses jaminan karena NIK-nya kosong, sebenarnya ada yang punya NIK, akan tetapi karena NIK ganda sehingga ditolak oleh sistem,” katanya.
Lestari mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini UPT nya sedang melakukan verifikasi data termasuk pemutakhiran data, agar nantinya bisa masuk Basis Data Terpadu (BDT) Pemkab Bantul yang digunakan sebagai acuan.
Ia mengatakan, selain untuk memastikan apakah puluhan ribu jiwa yang belum terkaver jaminan kesehatan itu merupakan warga yang benar-benar miskin atau tidak, pemutakhiran data sebagai sumber data program penanggulangan kemiskinan.
“Apalagi sekarang ini untuk masuk program JKN PBI datanya harus lengkap ‘by name by adrees’ yang itu masuk dalam BDT. Jadi setelah nanti pemutakhiran data selesai, akan kita kirim ke pemerintah pusat,” katanya.[Ant]