Wamenkeu: Indonesia Defisit Rp330 Triliun

YOGYAKARTA — Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyebut Indonesia saat ini masih mengalami defisit hingga Rp330 triliun lebih. Hal itu terjadi karena anggaran belanja negara jauh lebih besar dari pendapatan selama ini.

Mardiasmo menyebutkan, hingga 2017 ini anggaran pendapatan negara yang diperolah dari perpajakan mencapai sekitar Rp1.750 triliun. Jumlah itu bersumber dari pajak yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara sebesar Rp1.500 triliun. Serta pendapatan bukan pajak sebesar Rp250 triliun.

“Sumbet utama pendapatan negara masih berasal dari perpajakan baik itu pajak, bea cukai ataupun PNBP. Total sekitar Rp1.750 triliun. Sementara anggaran yang dibelanjakan tidak kurang dari Rp1.315 triliun. Dengan PKDD sebesar Rp764 triliun. Sehingga masih defisit Rp330 triliun,” ujarnya di UGM, Yogyakarta.

Ia menyebut sudah menjadi tugas Kemenkeu untuk bisa mendanai apa yang diinginkan semua kementerian ataupun lembaga yang diharapkan presiden sebagai amanah rakyat. Yakni untuk memgembalikan kesejahteraan kepada rakyat.

“Tugas Kemenkeu menyediakan dana dan mendukung kebutuhan fiskal,” katanya.

Menurut Mardiasmo, kementerian PUPR menjadi kementrian paling banyak membutuhkan anggaran karena masifnya pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir. Melalui APBN-P yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, Kementrian Keuangan sendiri telah menambah alokasi anggraran untuk sejumlah pos.

Diantara untuk pos pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi hingga mencapai Rp80 triliun. Juga penambahan alokasi ke daerah seperti DAK, DAU, termasuk dana bagi hasil.

“Melalui APBN-P kita juga menaikkan daya beli masyarakat dengan menambah subsidi gas elpiji 3 kilogram, BBM hingga listrik agar tepat sasaran. Sehingga dana dibebankan pada APBN bukan masyarakat. Termasuk juga kita alokasikan dana khusus untuk bencana,” katanya.