Petani Dharmasraya Pertanyakan Bantuan Benih Gogo Rancah yang Dibatalkan

PADANG — Puluhan petani asal Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) mendatangi Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar sore tadi. Kedatangan puluhan petani itu, mempertanyakan pembatalan bantuan benih gogo rancak (Inpago) oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, yang seharusnya diterima oleh petani di Dharmasraya.

Perwakilan gabungan kelompok tani Dharmasraya, Syamsuarman mengatakan, sejak awal Juni, petani yang lahannya terdampak pengeringan irigasi Batanghari tidak bisa menggarap lahan. Akibatnya, roda perekonomian masyarakat petani khususnya terseok-seok. Namun, rasa ketakutan tersebut, sedikit terobati, saat mendengar kabar, jika permintaan petani untuk mendapat bibit padi dikabulkan Pemerintah Pusat.

“Kami dengar karena adanya permasalahan Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya dan Sumbar, sehingga bantuan bibit itu dibatalkan. Kalau mau bersiteru, silahkan. Tapi, jangan korbankan kami petani yang hidup dari sawah,” katanya di Padang, Senin (7/8/2017).

Ia menyebutkan, soal bibit Inpago itu merupakan permintaan para petani. Namun, pihak Dinas Provinsi menyatakan, jika bibit tersebut tidak sesuai dan dapat ditanam di Dharmasraya. “Sejak zaman Belanda, nenek moyang kami sudah menanam bibit Inpago dan padi ladang namanya,” tegas Syamsuarman.

Pihaknya mengaku, kedatangan puluhan petani dari berbagai Kelompok Tani ke kantor Dinas Pertanian Sumbar tersebut, hanya untuk meminta penjelasan Kepala Dinas soal bantuan bibit tersebut.

Selain itu,Ketua Kelompok Tani Lubukbiti, Kamso juga mengatakan, sejak awal juli petani tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, lahan sudah tersedia dan siap ditanami bibit Inpago. “Kami petani tulen, tidak tahu-menahu surat menyurat itu. Kasihan kami pak, hingga kini sawah kami belum juga ditanam,” sebutnya.

Menyikapi pertanyaan dari para petani tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Candra membantah soal adanya perseteruan dengan personal Kadis Pertanian Dharmasraya dengan dirinya di provinsi. Pihaknya juga membantah menghalangi bantuan bibit yang justru merugikan petani.

“Saat ini kan Pemerintah Dharmasraya yang tidak tertib aturan, karena langsung saja berurusan dengan pihak Kementerian Pertanian, padahal kami di provinsi ini perpanjangan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurut Candra, Pemkab Dharmasraya harus mengusulkan dulu, dan Pemprov yang memberikan rekomendasi. Namun sekarang, Dinas Pertanian Dharmasraya tidak memberikan usulan.

Setelah menggelar aksi demo damai dengan pola diskusi sekitar 45 menit. Gabungan kelompok tani itupun kembali bertolak ke kampung halaman. Namun, di akhir pertemuan, salah seorang peserta aksi mengingatkan, agar Pemprov segera mengambil keputusan dan petani mendapatkan bantuan bibit.