Khofifah Bantah Pertemuan dengan Presiden Terkait Reshuffle

YOGYAKARTA — Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, membantah pertemuannya dengan Presiden RI, Rabu (23/08/2017) pagi tadi merupakan pertemuan yang diagendakan untuk membahas masalah reshuffle kabinet, atas rencananya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur dalam waktu dekat ini.

Khofifah menegaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan pertemuan biasa antara Presiden dan menterinya guna melaporkan nota keuangan di Kementerian yang dibawahinya yakni Kementerian Sosial.

“Ingin saya sampaikan di Istana Negara itu saya dipanggil Presiden Jokowi untuk melapor terkait nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2018. Tadi saya bawa bahan yang dilaporkan. Tapi yang keluar kok tidak seperti yang saya sampaikan,” katanya di sela acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Jl. Purwomartani, Kalasan, Sleman, Rabu, (23/08/2017) sore.

Mensos pun berharap agar semua pihak dapat membangun suasana kondusif dan kontruktif di Kementeriannya. Pasalnya ia sebagai Mensos mengaku sedang mendapat mandat cukup besar dari Presiden untuk memperluas kelompok penerima manfaat PKH maupun BPNT. Sehingga membutuhkan kinerja yang lebih produktif dan efektif.

Apalagi ia mangaku harus menambah kelompok penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari 1,28 juta menjadi 10 juta penerima serta bantuan penerima Program Keluarga Harapan dari 6 menjadi 10 juta keluarga.

“Saya harap suasana berjalan kontruktif dan kondusif. Jangan ada kinerja yang tereduksi. Saya khawatir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menilai pemanggilan seorang menteri oleh Presiden sebagai atasannya merupakan sebuah hal yang wajar dan biasa.