APBD untuk Padat Karya Bisa Entaskan Kemiskinan

YOGYAKARTA – Ekonom Indonesia yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, DR. Aviliani, SE., M.Si., menilai perlunya pemanfaatan dana APBD untuk menggelar program Padat Karya di daerah-daerah, guna mendongkrak pendapatan masyarakat kelas bawah di Indonesia. 

Hal itu diperlukan, mengingat pemanfaatan dana APBD untuk program padat karya hingga saat ini masih sangat minim. Padahal, program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak dinilai dapat mengurangi angka pengangguran, serta membantu menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

“Masyarakat miskin jangan dikasih KUR, nanti macet. Tapi, dilibatkan dalam program padat karya. Memperbaiki jalan atau jembatan tidak perlu tender, tapi libatkan masyarakat. Setiap APBD harus ada program padat karya, untuk menaikkan pendapatan masyarakat kelas bawah,” katanya, dalam  Diskusi Panel Ahli, Pokja Sistim Ekonomi Pancasila ‘Memperkuat Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Affirmative Action Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Sosial’ di Kampus UAD Yogyakarta, Jumat (25/8/2017).

Aviliani menegaskan, ketimpangan ekonomi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat lebar. Terdapat 50 juta masyarakat kelas atas, sementara di sisi lain jumlah masyarakat kelas bawah mencapai 99 juta jiwa. Terdiri dari 70 juta masyarakat rentan miskin dan 29 juta masyarakat miskin. Sedangkan jumlah masyarakat kelas menengah saat ini mencapai sekitar 100 juta. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan itu diikuti sejumlah persoalan lain.

Tingginya defisit anggaran negara yang hampir mencapai 3 persen disebutnya sebagai ‘PR’ bagi pemerintah. Aviliani menilai, tingginya defisit itu terjadi karena penghitungan pengeluaran anggaran pemerintah dibuat lebih dahulu, baru diikuti pemasukan. Karena itu, ia menilai perlunya arah kebijakan baru terkait APBN secara lebih jelas dan terfokus.