APBD untuk Padat Karya Bisa Entaskan Kemiskinan

“Arah APBN harus jelas. Harus fokus. Tidak seperti sekarang,  seakan DPR hanya mementingkan departemen masing-masing”, katanya.

Aviliani juga menilai, kebijakan mengatasi inflasi semestinya juga tidak berada di tingkat pusat, melainkan di daerah setingkat provinsi. Hal itu dinilai akan lebih efektif dalam mewujudkan stabilisasi harga pangan di tiap daerah.

“Misalnya, Pemda Jatim yang melakukan kerjasama dengan NTT untuk dapat memenuhi daging sapi.  Karena sebetulnya di daerah itu ada yang kelebihan atau kekurangan. Hanya saja tidak ada informasi antar daerah sehingga harus impor,” katanya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Aviliani pun merekomendasikan sejumlah hal, di antaranya pelibatan pihak swasta, baik koperasi maupun BUMD dalam proses belanja negara maupun belanja daerah, untuk menghindari dominasi BUMN.

Kewajiban perusahaan besar, agar bermitra dengan pelaku usaha mikro kecil maupun menengah, hingga pemanfaatan pembiayaan dalam negeri dengan pengembangan pasar modal, guna mewujudkan pemerataan kepemilikan saham oleh masyarakat. Termasuk juga evaluasi untuk meninjau seberapa besar kontribusi perusahaan asing bagi negara.

“Kepemilikan asing kalau pun tinggi, perlu ada transfer pengetahuan. Jangan sampai asing ditolak, tapi kita hanya jadi brokker. Menurut saya tidak masalah asing masuk, tapi dengan syarat harus ada partner lokal sebagai kontrol dan transfer teknologi,” tegasnya.