Wapres: Pengelolaan Daerah Perbatasan Tidak Bisa Sebatas Pembangunan Fisik

Pada aspek sosial, Wapres mengimbau agar sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat di daerah perbatasan, seperti bangunan sekolah, tenaga pengajar, dan akses menuju sekolah ditingkatkan.

“Salah satunya, kita memiliki masalah yang panjang dengan Malaysia soal pendidikan akibat anak-anak Indonesia yang bapaknya bekerja di Serawak ataupun Sabah itu kurang mendapatkan perhatian pendidikan, kita sudah berbicara dengan Malaysia, mereka mengatakan akan menjalankan dan kita pun menjalankan sekolah-sekolah di sana karena lebih dekat sehingga mereka bisa lebih dekat mendapatkan pendidikan, hal-hal itu juga harus menjadi perencanaan yang baik dari kita semua,” ucapnya, menjelaskan.

Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kepala daerah dari daerah-daerah perbatasan di Indonesia, serta pejabat TNI, dan Polri. [Ant]