Jalan Panjang Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah optimistis Paripurna DPR RI akan mengambil keputusan terbaik terkait dengan revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hingga tadi malam dirinya telah berkomunikasi dengan fraksi, partai, maupun pihak-pihak lain terkait dengan pembahasan revisi undang-undang tersebut.

Menurut Tjahjo bagi pemerintah dan DPR yang paling penting adalah menyelenggarakan pemilu dengan baik sehingga tercipta sistem demokrasi presidensial yang baik dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan masih berharap pengambilan keputusan terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/7), melalui mekanisme musyawarah mufakat, tidak melalui pemungutan suara.

Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu sangat dinamis. Pada prinsipnya lima opsi yang dihasilkan dalam pembahasan di Pansus Pemilu merupakan hasil pandangan mini fraksi yang seharusnya tidak diubah.

Namun, menurut dia, karena rapat paripurna merupakan forum tertinggi yang bisa mengubahnya manakala ada keinginan peserta rapat untuk mengubahnya.

Politikus PAN itu menilai apakah “voting” akan dilakukan dalam pengambilan putusan, itu tergantung skema lobi dan keinginan masing-masing fraksi.

Menurut dia, pimpinan DPR hanya bisa memfasilitasi itu dan semuanya sangat tergantung sikap pendapat dan “standing point” masing-masing fraksi.

Alot dan Dramatis Ketika sidang paripurna dibuka pada pukul 11.00 WIB, kemudian beberapa anggota DPR RI menyampaikan pandangan terkait dengan RUU itu yang hendak disetujui menjadi UU.