BNPB Prioritaskan Gerakan Sekolah Sungai

YOGYAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan upaya pengurangan resiko bencana di bidang pengelolaan air dengan melakukan gerakan sekolah sungai. Gerakan ini dilakukan untuk mengubah mindset (pola pikir) dan perilaku masyarakat agar dapat menjaga dan mengembalikan ekosistem sungai sebagaimana mestinya.

Kelestarian ekosistem sungai sendiri menjadi penting karena berhubungan langsung dengan berbagai persoalan. Mulai dari bencana banjir yang biasa terjadi di kawasan perkotaan, kerusakan ekosistem laut di sekitar aliran hilir sungai, termasuk permasalahan sosial di sekitarnya.

“Bencana yang terjadi mayoritas memang terkait dengan masalah pengeloaan air. Karena itu harus ada upaya untuk mengembalikan ekosistem sungai sebagaimana mestinya. Kembalinya fungsi sungai atau alam ini akan memberi manfaat. Tapi sebaliknya kalau tidak bisa menjaga maka kita juga akan menerima akibatnya,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Wijaya, di sela acara “Pembekalan Fasilitator Sekolah Sungai Gerakan Pengurangan Resiko Bencana” bertempat di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, Rabu (26/07/2017) siang.

Sekolah sungai di bantaran Kali Winongo, Karangwaru, Yogyakarta sendiri dipilih sebagai pilot project karena dinilai telah berhasil mengubah perilaku masyarakat di sekitar lingkungan sungai. Budaya lokal masyarakat seperti semangat gorong-gorong, serta munculnya penggerak atau aktivis komunitas sungai, mampu memperbaiki kondisi sungai menjadi lebih baik.

“Potensi kearifan lokal masyarakat yang semakin tergerus inilah yang harus kita tumbuhkan kembali. Sebagai bagian refolusi mental dalam upaya pengurangan resiko bencana. Memang mengubah mindset perilaku masyarakat tidak bisa seketika, harus ada bukti serta dukungan dari semua pihak,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Harian BPBD DIY, Krido Suprayitno, mengatakan pengelolaan sungai di wilayah Yogyakarta, sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat melalui forum penggerak sungai.

Selain melibatkan sejumlah pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan lewat Pergub melalui sejumlah program seperti Munggah Mundur Madep Kali.

“Kekuatan pengelolan sungai di Yogyakarta juga dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Karena mengelola sungai tidak hanya mengelola sampah tapi juga mengelola SDM. Kekuatan masyarakat tingkat bawah menjadi sangat dominan,” ujarnya.

Dalam kegiatan Pembekalan Fasilitator Sekolah Sungai Gerakan Pengurangan Resiko Bencana itu sendiri, sejumlah fasilitator dari 12 Kabupaten/Kota se Indonesia, ditraining atau dilatih bagaimana mengelola sungai agar nantinya bisa diterapkan di daerah masing-masing. Berasal dari daerah yang mayoritas memiliki masalah banjir, mereka akan mendapat pembekalan dari berbagi sumber selama 6 hari hingga Minggu mendatang.