Dispar Sumbar Menyoal Infrastruktur Pariwisata ke Komisi X DPR RI

SENIN 27 FEBRUARI 2017

PADANG—Dinas Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan lima hal kepada Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumbar. Lima hal itu terkait infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata di Sumbar.

 Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulvian mengatakan, ada sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pariwisata di Sumbar, untuk meningkatkan wisatawan masuk ke Ranah Minang. Persoalan itu, terutama infrastruktur jalan yang berada dari Padang menuju Bukittinggi. Lokasi tersebut sering terjadi kemacetan jalan, karena Bukittinggi masih menjadi tujuan utama wisatawan ke Sumbar.

“Jika sudah datang hari libur, maka butuh waktu 4 jam untuk sampai ke Bukittinggi dengan keberangkatan dari Padang. Saat liburan Idul Fitri, kemacetan lebih tidak bisa dihindari.  Pada msa lebaran perjalanan dari Padang – Bukittinggi bisa 12 jam,” ujar Oni, saat menyampaikan persoalan pariwisata Sumbar ke Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, di Padang, Senin (27/2/2017).

Selain soal infrastruktur jalan, Oni Yulvian juga mengatakan, agar Komisi X DPR RI menyampaikan ke Kementerian Perhubungan terkait reaktivifasi kereta api. Karena saat ini, di Sumbar kareta api yang beroperasi masih dari Padang – Kayu Tanam. Sementara jalur kereta api lainnya, belum bisa digunakan disebabkan sejumlah hal.

“Jika Sumbar ini memiliki transportasi kereta api yang bisa menghubungkan sejumlah daerah, maka akan ikut menunjang pariwisata. Jika hanya menempuh jalur jalan raya, kemacetan merupakan persoalan yang sulit dihindari,” kata Oni.

Tidak hanya kereta api yang menjadi harapan Dispar Sumbar kepada Komisi X DPR RI. Persoalan lain, yakni penyediaan lahan  untuk pedagang kali lima dan rest area di Kelok Sembilan. Hal ini mengingat, lokasi Kelok Sembilan juga telah menjadi tempat wisata bagi pengendara yang melintasi jalan tersebut.

“Kalau soal lahan ini, wilayahnya Kementerian Kehutanan. Jadi perlu ada izinnya, mengingat hutan di sana merupakan lahan konservasi,” jelas Oni.

Selanjutnya, wisata baru yakni di Padang Mangateh yang berada di Kabupaten Limampuluh Kota, beberapa waktu lalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, karena daerah itu mirip dengan lokasi padang rumput di Selandia Baru. Diakuinya, meski berpotensi dijadikan tempat wisata, namun belum bisa mengambil keputusan, karena Padang Mangateh merupakan tempat pengembangbiakan sapi.

“Begitu juga Kawasan Harau yang merupakan tempat yang indah, namun belum bisa dikembangkan, karena lahannya termasuk areal konservasi. Jadi memang banyak betul, harapan kami ke Kementerian Kehutanan untuk menunjang pariwisata di Sumbar,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah mengatakan, akan menyampaikan persoalan penunjang pariwisata Sumbar ke kementerian terkait. Namun, dengan waktu yang singkat ini, Komisi X DPR RI tidak bisa langsung memutuskan untuk memenuhi keinginan dari Dispar Sumbar.

“Kami  akan mendukung perkembangan pariwisata di Sumbar ini, dan hal-hal yang disampaikan Pemprov Sumbar, akan kita sampaikan ke pusat,” tutupnya.

 Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Muhammas Noli Hendra