Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah Seharusnya Efektif dan Efesien

JUMAT 24 FEBRUARI 2017

MATARAM—Persoalan kemiskinan di NTB masih menjadi persolan yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Advokasi Daerah Sekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulanganan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia, M. Arif Tasrif dalam rapat koordinasi teknis penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Jum’at (24/2/2017).
.
“Dalam upaya penanggulanganan kemiskinan di Daerah, selain besaran anggaran, pengalokasian anggaran digelontorkan juga harus dipastikan bisa tepat sasaran” kata Arif.

Dikatakan, dalam melihat persoalan kemiskinan juga, tidak cukup hanya sekedar melihat jumlah dan persentase, sebab kalau hanya melihat persentase dan jumlah, kita tidak tau seberapa miskin orang miskin itu, termasuk ketimpangan yang terjadi.

Selain itu dalam upaya penanggulanganan kemiskinan di NTB, gubernur, bupati dan wali kota juga diharapkan bisa mejalin koordinasi secara terpadu, sehingga hasil yang ditargetkan bisa tercapai.

“Jangan nanti antara kebijakan Pemprov dalam melakukan intervensi penanganan kemiskinan justru tidak sinkron dan bertolak belakang dengan program dijalankan Pemkab maupun Pemkot, jelas akan mempersulit proses penanganan kemiskinan.”

Lebih lanjut Arif menambahkan, untuk itu dalam waktu dekat TNP2K akan membedah RPJMnya Pemkab dan Pemkot di seluruh NTB, termasuk membedah anggaran, apakah sudah sejalan atau tidak dengan RPJM-nya Pemprov NTB.