Tolak Politik Uang, Massa Bakar Amplop di Depan Kantor KPU Yogyakarta

Sambil membawa poster berisi penolakan, sebagian dari mereka nampak berdandan dengan tempelan amplop sebagai simbolisasi politisi penyebar amplop. Setelah menggelar orasi secara bergiliran mereka lantas membakar ratusan amplop tepat di depan kantor KPU Kota Yogyakarta.  

JPP menolak dengan tegas praktek politik uang karena dinilai akan mencederai proses demokrasi. Cara-cara curang dalam praktek pilkada seperti politik uang juga dikhawatirkan akan berpotensi memunculkan kepala daerah yang justru tidak berpihak pada rakyat. 

“Kita memperingatkan kepada para calon kepala daerah agar jangan sekali-kali melakukan praktek politik uang. Kita juga mengajak KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada secara bersih dan menindak tegas siapa saja yang melakukan politik uang. Selain itu kita juga mengajak semua masyarakat untuk memerangi praktek politik uang dan menolak calon yang terbukti melakukannya,” ujar koordinator JPP, Ardy Syihab. 

Mereka menilai praktek politik uang sangat berbahaya karena akan mengilusi pola pikir masyarakat menjadi lebih prakmatis. Pasalnya calon kepala daerah serta partai politik mestinya memberikan pendidikan politik bagi rakyat dengan tidak melakukan praktek Money Politic. Praktek politik ujan dinilai akan merusak masyarakat khususnya pemilih pemula. 

“Pelaku politik uang itu seperti lintah darat. Mereka membagi-bagikan uang saat awal kampanye, namum setelah jadi pemimpin justru akan menghisap dan menyedot habis uang rakyat,” ujarnya. 

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Pendidikan Politik dan Humas, Sri Surani, yang menerima masa aksi, mengaku mengapresiasi partisipasi masyarakat pemilih pemula untuk mengkampanyekan penolakan politik uang dalam praktek Pilkada Kota Yogyakarta. Ia menilai hal sebagai sebuah komitmen bersama untuk menolak kecurangan-kecurangan dalam pilkada. 

“Ini menunjukkan masyarakat Yogyakarta peduli dengan proses pilkada, yakni dengan mengingatkan kita akan bahaya praktek politik uang. KPU berkomitmen untuk menjalankan semua proses pilkada secara bersih, transparan dan akuntabel. Kita juga meminta semua masyarakat agar melaporkan segala bentuk kecurangan termasuk politik uang jika mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran semacam ini, ” ujarnya.