Soal Demo FPI di Mabes Polri, Menteri Agama: Semua Pihak Harus Taat Hukum

“Melakukan demontrasi sudah itu diatur dalam konstitusi. Hak setiap warga negara. Tentu demo dengan cara-cara yang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku,” ujar Lukman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (16/1/2017).

Diketahui, Massa FPI melakukan demo menuntut agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan terkait bentrokan antara massa FPI dengan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Jawa Barat pada 12 Januari 2017 lalu.

Lukman mengharapkan agar demo yang akan melibatkan 5.000 anggota dan simpatisan FPI tersebut bisa berlangsung damai.

“Kita harap mereka-mereka yang melakukan demo mematuhi aturan yang berlaku, tidak anarkis, serta tidak melakukan pengrusakan-pengerusakan fasilitas sosial dan demonstrasi itu betul-betul menyampaikan aspirasi bukan untuk tujuan-tujuan lain,” ungkapnya.

Adapun tuntutan FPI tersebut, yakni meminta Kapolri Tito, untuk mencopot Kapolda Jabar dari jabatannya karena dianggap melakukan pembiaran  bentrokan tersebut.

Untuk itu, Lukman meminta agar semua harus memahami betul aturan yang berlaku. Baik yang melakukan demo maupun aparat hukum, agar betul taat hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

Dia menyampaikan, posisi kementerian agama dalam hal ini tentu bukan pada tempatnya masuk wilayah hukum, karena itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum.

Namun, jelas Lukman, Kementerian agama (Kemenag) sebatas melakukan preventif, bagaimana agama digunakan betul betul justru untuk menyatukan kita ditengah tengah keberagaman. Karena setiap agama itu menyampai pesan yang sama. Hidup rukun damai, bukan agama dijadikan alat untuk memecah kebersamaan.

“Itu yang jadi poin penting yang terus kita lakukan,”imbuhnya.