DPR RI Meminta Australia Tindak Tegas Pengibar Bendera OPM

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi’ Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak tegas pelaku penerobosan ‘trespassing’ tersebut.

Sebab, menurut Rofi’, peristiwa itu memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia bahwa ada upaya kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi dengan Isu Papua secara massif dan terencana.

“Tindakan penerobosan itu merupakan pelanggaran terhadap kedulatan bangsa, Oleh karena itu, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya otoritas Australia menindak tegas,” ujar Rofi’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017)

Kejadian tersebut, jelas dia, menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Untuk diketahui, sebelum kejadian ini, di awal September 2016 silam, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB. Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia. Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Untuk itu, Rofi’ menyarankan pemerintah agar semestinya dilakukan proses identifikasi isu-isu Papua tersebut ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara masif.

“Itu harus dilaksanakan pemerintahan Indonesia yang intensif kepada masyarakat internasional, supaya bisa menghadirkan perimbangan informasi dan penguatan diplomasi Indonesia,” tuturnya.