Bogor, (Seharusnya) Penyangga Spiritualitas Ibukota

Wilayah Bogor berada di kaki dua pegunungan tinggi nan subur di lereng-lerengnya, Gunung Salak dan Gunung Gede. Wilayah datarnya merupakan hamparan persawahan dan perkebunan luas dengan pasokan perairan tanpa henti sepanjang tahun. Sebuah kawasan kaya sumber logistik sepanjang musim, baik logistik nabati maupun hewani. Merupakan zona ideal penyangga tumbuh dan tegaknya peradaban. 

Bogor “tempoe doeloe” juga berada dalam jarak kontrol ideal atas jalur perdagangan internasional melalui laut.  Sunda Kelapa (Jakarta) di sisi utara pulau Jawa dan Pelabuhan Ratu di sisi selatan. Ketiga tempat itu terhubung dengan akses yang baik (Sunda Kelapa-Bogor-Pelabuhan Ratu), nyaris dalam bentangan garis lurus. Secara geostrategi merupakan lokasi ideal untuk kepentingan ekspansi ke luar maupun ketika tiba-tiba dibutuhkan untuk pertahanan (menutup serangan dari luar). 

Bahkan pada era Pakuan Padjajaran, Kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor, memiliki enam pelabuhan besar (Banten, Pontang, Tamgara, Sunda Kelapa /Jakarta dan Cimanuk/Pamanukan). Bogor yang jauh dari pantai, menjorok ke dalam di bawah kaki pegunungan, akan tetapi memiliki akses kontrol yang baik terhadap pantai-pantai penting di sisi barat Pulau Jawa. Pelabuhan-pelabuhan itu sebagai titik pijak Pakuan Padjajaran mengontrol dan memperlebar pengaruh kekuasaannya terhadap dunia luar, hingga bentangan yang luas. Padjajaran mengontrol dua budaya besar, agraris dan maritim. 

Pakuan Padjajaran memiliki aksara sendiri, yang menandakan tumbuhnya budaya literasi. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu pilar tegaknya peradaban, selain sistem pemerintahan dan ekonomi. Melalui budaya literasi, Ilmu pengetahuan didokumentasikan, ditumbuhkembangkan dan ditransformasikan dari generasi ke generasi. Visi peradaban pun ditransformasikan melalui melalui budaya literasi ini.

Abdul Rohman (CEO Cendananews)

Membaca peran strategis masa lalunya, apalagi menyusuri setiap sudut kotanya, selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kontemplatif atas kota ini. “Apa definisi yang tepat untuk menggambarkan karakter daerah Bogor pada era sekarang”?. “Lebih jauh lagi, apa peran strategis Bogor sebagai penyangga tegaknya peradaban Indonesia pada saat ini”?. “Kenapa Presiden Soeharto memiliki rencana memindahkan Ibu Kota ke wilayah ini, Jonggol”?. 

Setiap kota memiliki jiwa, sebagai cerminan gerak batin, visi dan orientasi peradaban masyarakatnya, serta impian-impian kemajuan segenap warganya. Gerak batin dan visi peradaban itu terpantul dalam tata kelola dan dinamika perkembangan/pembangunan sebuah kota. Redupnya jiwa sebuah kota juga mencerminkan redupnya visi peradaban masyarakatnya. 

Sebagai kota dengan kemegahan peradaban masa lalu yang jangkauan pengaruhnya luas, selalu layak dipertanyakan: “berada di mana, Bogor dalam perpacuan pembangunan peradaban pada saat ini”?. Apakah peranan sebagai penyangga peradaban masih mungkin dihidupkan kembali, atau akan terhapus selamanya. Jawabnya, tergantung bagaimana kita memaknai ulang, menyikapi dan memperlakukan kota ini.

Visi Kolonialis Belanda Menjadikan Bogor Buitenzorg

Pada tahun 1740, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, penguasa kolonial waktu itu menjadikan Bogor sebagai tempat peristirahatan. Bogor kala itu dikenal sebagai Buitenzorg yang artinya sebagai “tempat damai dan jauh dari hiruk pikuk”.  Satu arti dengan “sebagai tempat peristirahatan” atau bisa dikatakan sebagai “zona rekreatif”. Baron pun membangun Istana Bogor sebagai tempat peristirahatan. 

Maka dimulailah era baru Bogor, dari awalnya sebagai pusat peradaban, mati suri setelah perang saudara (pendulum kekuasaan bergeser ke Serang Banten dan Cirebon), kemudian Belanda menghidupkannya lagi sebagai zona peristirahatan. Perspektif Belanda inilah yang barangkali masih bertahan hingga sekarang, dalam hal kita memahami, menyikapi dan memperlakukan Bogor. Bogor hanya dikenali dan dipahami dalam batas potensi esoterisnya (potensi fisiknya yang ideal sebagai tempat peristirahatan) dan bukan dari karakter atau potensi jatidirinya sebagai penyangga peradaban. 

Pada era 1980/1990-an, Bogor lebih familiar dengan sebutan Kota Hujan dan Kota Petir. Bukan hanya sebutan di media massa. Buku-buku pelajaran di sekolah pun menyebut Bogor sebagai kota hujan. Affirmasi secara klimatologi menunjukkan, suhu rata-rata perbulan mencapai 26′ C.  Suhu terendah 21,8′ C dan suhu tertinggi 30,4′ C. Kelembaban udara mencapai 70 persen. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai 3.500 – 4000 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember dan Januari. Wajar jika kemudian Bogor disebut sebagai Kota Hujan dan sebutan lain yang mengiringinya, “Kota Petir”.

Saat ini sebagian realitas itu sudah bergeser, walaupun curah hujan masih cukup tinggi. Suhu udara di Bogor sudah agak panas, oleh hutan beton yang merangsek hingga ketinggian kaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Tahun 2000-an, dingin sudah menyengat manakala menjejakkan kaki di Terminal Baranangsiang Kota Bogor. Sengatan dingin itu saat ini menyempit areanya mendekati Kaki Gunung Salak, Gunung Gede, ataupun kawasan Puncak. 

Sebagai fenomena terbaru, ada yang menyebut Bogor sebagai “Kota Sejuta Angkot”, oleh semrawutnya tata kelola transportasi. Belum situasi akhir pekan ketika jalur menuju kawasan wisata puncak dipenuhi kendaraan luar kota. Setiap akhir pekan, kawasan Bodetabek Puncur, —Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur—, padat oleh kendaraan bermotor orang-orang yang hendak menikmati akhir pekan. 

Bogor sejak lama memang dikenal sebagai destinasi tradisional menghabiskan akhir pekan bagi publik Jakarta dan kota-kota lainnya. Sebagai “kota tetirah” atau “kota peristirahatan”, Bogor memiliki banyak destinasi wisata alam yang eksotis, wisata sejarah, wisata spiritual, wisata budaya maupun  wisata kuliner. Namun kini kota pelepas penat itu juga sudah semakin penat oleh sesaknya kendaraan bermotor pada saat akhir pekan. Situasi yang sebenarnya sudah tidak Buitenzorg lagi, karena sudah hiruk pikuk oleh padatnya penduduk, villa, maupun kendaraan bermotor.

Jika Kota Depok dikenal sebagai “Dormitory City” (kota asrama atau kota kos-kosan), Bogor bisa juga disebut sebagai “kota merebahkan punggung”. Bogor banyak ditumbuhi villa atau tempat-tempat peristirahatan orang Jakarta, yang akan menyesaki kota ini setiap akhir pekan. Bahkan banyak orang yang berdomisili di Bogor, pikirannya sehari-hari tersandera di Jakarta, karena tempat bekerjanya di Jakarta. Pagi berangkat ke Jakarta, pulang ke Bogor sudah larut malam untuk istirahat dan paginya berangkat lagi ke Jakarta untuk bekerja, sebagai rutinitas sepanjang waktu. 

Semua peristilahan di atas merupakan cerminan kegamangan Bogor modern dalam menemukan kembali jati dirinya. Rekonstruksi Kolonial Belanda dengan menempatkan Bogor sebagai Buitenzorg, dan kemudian kita ikuti hingga hari ini, menjadikan kota ini nyaris tidak dikenali kembali karakter budaya dan bahkan peradaban aslinya. Bogor telah jatuh kapabilitas peranannya dari penyangga peradaban menjadi sebatas kota pelepas lelah.

Bogor, dengan segala kemegahan peradaban masa lalunya, kini hanya menjadi halaman belakang dari hiruk pikuk megapolitan Jakarta. Ia hanya zona penyangga Ibukota dengan segala budaya konsumeris, liberalis, individualis dan budaya pragmatis penduduknya. Bogor kini tercengkeram oleh budaya konsumeris dan pragmatis megapolitan Jakarta. Menyusuri dari sudut ke sudut kota ini, muncul kesan kuat bahwa kini kota ini tidak memiliki orientasi peradaban lagi. 

Penyangga Spiritualitas Ibukota

Bogor seharusnya bisa direkonstruksi sebagai penyangga spiritualitas Ibu Kota Jakarta. Ibukota negara bukanlah sekedar penggerak roda pemerintahan dan perekonomian semata. Ia harus menjadi penggerak pembangunan peradaban dengan segala kekayaan visi spiritualitasnya. Visi spiritulitas itu ialah suatu kesadaran moral, yang kemudian melembaga sebagai budaya, untuk —secara kolektif— mampu menjaga pranata sosial kemasyarakatan dan kenegaraan untuk terjiwai nilai-nilai transendensi (Ke Tuhanan), terjaganya harkat martabat kemanusiaan dan tegaknya pola relasi yang adil di segala bidang. Termasuk pola relasi dalam bidang ekonomi, politik, relasi rakyat dan penyelenggara negara, termasuk harmoninya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, secara sosio kultur, masyarakat dalam sebuah Ibukota haruslah mampu menjadi penopang tegaknya peradaban besar.

Visi spiritualitas pembangunan peradaban tidak cukup dicerminkan oleh maraknya ritual keagamaan semata, namun nafas transenden itu harus menjiwai pranata yang ada, sehingga keadaban dapat ditegakkan secara kokoh dan berkelanjutan sebagai budaya. Jakarta sudah nyaris kehilangan visi spiritualitas ini dan menyisakan kontestasi pragmatisme politik, perpacuan budaya konsumeris dan liberalistis belaka.  

Etnis Betawi sebagai penduduk asli dengan segala karakter budayanya, kini juga tersingkir ke area-area luar Jakarta, tergerus oleh ganasnya budaya pragmatis, konsumeris dan liberalistis di semua aspek kehidupan. Situasi Jakarta yang miskin visi spiritualitas ini, layak dikhawatiri semakin memerosotkan kapabilitasnya sebagai penyangga peradaban besar Indonesia, di masa-masa yang akan datang. 

Bogor dengan segala pengalaman kesadaran kesejarahan, kekuatan budaya dan potensi intelektualnya semestinya bisa direkonstruksi sebagai penyangga spiritualitas Ibukota. Perlu rekonstruksi visi pembangunan Bogor Raya modern yang terjiwai nilai-nilai transenden, melindungi nilai-nilai humanistik, pola relasi yang adil di segala aspek, dan dalam kerangka harmoni dengan alam raya. Jika berhasil direkonstruksi, maka ia akan menjadi oase dan peluruh kegersangan spiritualitas Ibukota Jakarta. Bogor memiliki modal kuat sebagai penyangga spiritualitas Ibukota.

Kekuatan Pertama, Bogor —terutama di kantong-kantong masyarakat Sunda— masih memiliki kesadaran kesejarahan akan eksistensinya sebagai penyangga peradaban. Hal itu tercermin dengan masih melekatnya kesadaran konsepsi peradaban Sunda, “Tri Tangtu Sundabuana”, di tengah-tengah masyarakat.  Tri Tangtu, merupakan konsepsi peradaban yang berarti “tiga ketentuan”, dengan poros pengelolaan peradaban pada Rama (tetua-tetua kampung), Rsi/Pandita (pembimbing harmoni dengan Tuhan) dan Prabu (penyelenggara urusan publik).

Bahwa pembangunan peradaban harus merupakan cerminan komitmen batin semua elemen masyarakat yang direpresentasikan melalui kearifan para Rama (orang-orang yang dituakan). Orang-orang yang matang dalam memahami esensi hidup dan kehidupan. Oleh karena itu para Rama menjadi barometer bagi masyarakat sekitarnya dalam gerak bermasyarakat. 

Pembangunan peradaban juga harus dalam kerangka kesejalinan atau keselarasan dengan nilai-nilai Ke Tuhanan melalui bimbingan para Rsi/Pendeta. Konsekuensi transedensi ini adalah tegaknya keadilan, terlindunginya nilai-nilai kemanusiaan dan tidak ada alienasi, ketersisihan dalam proses pembangunan peradaban. Juga terhindarkannya sikap eksploitatif satu sama lain, termasuk perilaku skploitatif terhadap alam sekitar secara tidak wajar. Para penyelenggara urusan publik (Prabu) menjalankan tanggungjawabnya juga harus memperhatikan komitmen batin para Rama dan para Rsi, bukan tunduk pada kekuatan segelintir kerakusan orang-orang kuat secara ekonomi.

Kedua, Kekuatan Budaya. Walaupun Bogor sudah menjadi semi melting pot (tujuan urbanisasi dan kemudian tempat pemukiman baru bagi masyarakat Indonesia berbagai wilayah), namun pernik-penik budaya Pasundan masih melekat di kantong-kantong masyarakat Sunda di kota ini. Penguatan budaya akan menjadi peneguh eksistensi budaya Pasundan sekaligus filterisasi budaya luar yang destruktif. 

Ketiga, Potensi Intelektual. Bogor memiliki Institut Pertanian Bogor (IPB), yang tidak hanya melahirkan banyak pakar, akan tetapi melahirkan banyak inovasi dalam berbagai bidang. Reputasinya bukan saja skala nasional, akan tetapi banyak negara berkembang di era Presiden Soeharto, belajar Pertanian kepada cendekiawan IPB. Balai-balai pelatihan milik kementerian-kementarian juga banyak berada di Bogor, yang reputasinya juga bukan saja nasional, namun menarik minat masyarakat internasional untuk belajar. Bogor memiliki lembaga-lembaga pendorong inovasi pembangunan skala internasional.

Melalui ketiga kekuatan utama itu, visi Pembangunan Bogor Raya perlu di rekosntruksi untuk menjadikan masyarakatnya sebagai subyek pembangunan peradaban dan bukan menyerah begitu saja sebagai “pelayan konsumerisme” Ibu Kota Jakarta. Potensi yang melekat itu perlu dielaborasi sebagai spirit pembangunan Bogor modern dengan menempatkan masyarakatnya sebagai subyek.

Pertama, Bogor perlu mengembalikan kekuatan budayanya, sebagai penguatan jatidiri masyarakatnya yang berakar dari budaya Pasundan. Melalui penguatan kesadaran budaya, dengan sendirinya akan mendorong masyarakat Bogor menemukan jatidirinya kembali sebagai pembangun dan penyangga peradaban. Sebagai pengendali kemajuan dan bukan sebagai pelayan perubahan. 

Ketahanan budaya akan berdampak pada kemandirian masyarakatnya, termasuk dalam kemandirian ekonomi. Bandung, Yogyakarta dan Bali, merupakan contoh kemampuan masyarakatnya dalam mengkonversi spirit tradisi dan budayanya sebagai kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk. Baik itu kekuatan budaya kuliner, seni pagelaran, industri kreatif maupun keunikan arsitekturalnya. Bogor harus mengembalikan originalitas jatidiri kesundaannya. Termasuk wisata-wisata konvensi bertaraf internasional dengan nuansa etnik Sunda. 

Kedua, menggerakkan masyarakat sebagai subyek inovasi. Integrasi Perguruan Tinggi dan Balai-Balai Pelatihan dengan masyarakat perlu diperkuat untuk mendorong segenap lapisan masyarakat Bogor sebagai masyarakat inovatif. Agar mampu memanfaatkan kekayaan potensi sekitar dengan sentuhan inovasi-inovasi modern dan menghujankan produk-produk/jasa inovatifnya tidak hanya di dalam negeri. 

Hal paradoks ketika saat ini kita memasuki perkampungan-perkampungan Bogor, terutama di daerah pedesaan. Keberadaanya masih terjebak dengan sistem ekonomi tradisional, di tengah ancaman proyek-proyek korporasi-korporasi besar. Institut Pertanian Bogor (IPB) seakan tidak terdeteksi jejak kehadirannya untuk mentransformasikan masyarakat Bogor —hingga level masyarakat terbawah— sebagai masyarakat inovatif dalam mengelola potensi alam sekitarnya. Keberadaan IPB seharusnya menjadikan kota ini sebaga protipe masyarakat pertanian inovatif berskala internasional. 

Ketika institusi-institusi seperti IPB tidak mampu mencerdaskan sekaligus mentransformasikan wawasan inovatif masyarakat sekitarnya, merupakan kewajaran ketika tidak sedikit masyarakat Bogor terbelit pekerjaan kasar di banyak sektor. Maraknya prostitusi di kawasan Puncak, dan banyaknya angkutan kota melebihi kebutuhan, menandakan lemahnya masyarakat Bogor dalam menginovasi kekayaan sekitarnya sebagai sumber kemakmuran. Banyak dari mereka akhirnya terjebak dalam pekerjaan kasar untuk bisa bertahan hidup, karena lemahnya inovasi dalam memanfaatkan potensi sekitarnya. Tantangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor) adalah mengintegrasikan potensi intelektual ini dengan masyarakat agar masyarakat Bogor tertransformasikan sebagai masyarakat inovatif dan akhirnya benar-benar menjadi subyek perubahan.       

Ketiga, penataan, infrastruktur yang sejalan dengan kelestarian lingkungan. Keselarasan dengan alam sekitar mutlak perlu untuk menghindarkan dari berbagai bencana ekologi bagi Bogor di masa-masa yang akan datang. Bogor yang lestari, merupakan daya tarik dan keunikan tersendiri yang harus dipertahankan. Pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman secara serampangan, bukan saja akan membawa bencana daerah bawah seperti Jakarta, akan tetapi juga akan membuat ketahanan ekologisnya mengalami kerapuhan. 

Ketika Bogor mampu mengukuhkan jati diri budayanya kembali, menjadikan segenap lapisan masyarakat sebagai masyarakat inovatif, dan mampu menyelaraskan pembangunannya dengan ketahanan ekologi, dengan sendirinya ia akan menjadi penyangga spiritualias Jakarta. Bogor harus mampu merekonstruksi dirinya sebagai penyangga spiritualitas Ibu Kota dan bukan hanya obyek perubahan. Mungkin ini pula, kenapa Presiden Soeharto memiliki gagasan memindah Ibukota ke Jonggol.

Penulis : Abdul Rohman (CEO Cendananews) / Editor: ME.Bijo Dirajo