Wakil Ketua Komisi VI DPR: Ada Pekerja China di Proyek BUMN

Hekal menyampaikan ketika pihaknya (Komisi VI DPR) melakukan kunjungan kerja ke daerah Sumatera telah menemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di salah satu perusahaan plat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita ketemu terkait proyek investasi dari China. Ada pekerja tenaga skill khusus sebagai pimpinan proyek, Mereka bekerja di PLN Riau, dan PLTU,” sebut Hekal saat dihubungi  di Senayan, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Kenyataan ini jelas bukan sekedar melanggar peraturan perundangan, melainkan berpotensi menginjak-injak konstitusi. Sebab, pemerintah sudah secara terbuka tidak proteksi para pencari kerja Warga Negara Indonesia (WNI) utamanya kaum pribumi yang jumlahnya kian hari bertambah.

Saat ditanya apakah komisi VI dalam hal ini sudah melakukan pengecekan kepada BUMN terkait keberadaan para pekerja asal China, Hekal mengaku sudah melakukannya. Mungkin ke depan, kata Hekal, komisi VI DPR akan beri peringatan khusus kepada Menteri BUMN serta meminta mereka berikan laporan buat pegangan komisi.

Pada bagian lain, Hekal melanjutkan, para pekerja asal China itu juga memanfaatkan kebijakan visa turis bebas. Dalam menyikapi persoalan ini harus ada kajian ulang tentang kebijakan bebas visa. kebijakan bebas visa harus dievaluasi. Setidaknya, kebijakan itu jangan dulu diterapkan sampai pemerintah betul betul siap untuk melakukan pengawasan.

“Kita sangat ingin dukung pariwisata Indonesia, tapi harus bisa cepat diawasi berapa di antara wisatawan tersebut nggak pulang. Dan dari segi proyek-proyek pemerintah dan BUMN kita syaratkan pekerja lokal yang memiliki skill khusus juga ikut andil,” tegasnya

Komisi VI setia Rapat kerja (Raker) juga sudah berulangkali mengingatkan agar Kementerian BUMN lebih memprioritaskan pekerja dalam negeri (pribumi) ketimbang pekerja asing.

“Sudah kita wanti-wanti dari tahun lalu, tapi pas masuk lagi akan kita peringatkan untuk konsisten menjaga lapangan kerja untuk anak bangsa,”pungkasnya