Komisi IX DPR Dede Yusuf : Tiga Menko Turun Tangan Soal TKA China

Sebab, Menurut Dede, Menko Maritim membawahi pariwisata, Menkopolhukam dan Menko PMK juga mengontrol tenaga kerja. Hal tersebut seharusnya disikapi benar karena pihaknya di Komisi IX DPR RI selalu mendengar kajian dan keluhan masyarakat setiap hari tentang masuknya orang asing, khususnya dari Tiongkok yang bermasalah.

“Menurut hemat saya, itu dampak yang harus ditangani serius oleh ketiga Menko,” kata Dede saat dihubungi, Jakarta, (21/12/2016).

Lebih lanjut, Dede Menuturkan, Komisi IX DPR RI pernah membentuk Panitia Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait banjirnya TKA asal China. Panja tersebut soal pembatasan tenaga asing untuk menjaga keseimbangan dengan pekerja lokal.

“Menaker selalu mengatakan domain dia hanya pekerja yang terdaftar, yang tanpa izin bisa dideportasi. Permasalahannya yang mengawasi di daerah di Indonesia siapa,” kesalnya

Bahkan Dede pun sempat mempertanyakan secara langsung ke Dirjen Imigrasi, dampak bebas visa bagi negara luar yang ingin datang ke Indonesia. Hal ini, Jelas Dede, tentu kesulitan pengawasan semakin menjadi ketika diberlakukan bebas visa masuk untuk lebih dari 160 negara. Bahkan Lalu lintas keluar masuk orang dari berbagai negara menjadi semakin sulit diawasi.

“Kebijakan bebas visa itulah yang dijadikan pintu masuk TKA asal China untuk bisa masuk dan bekerja di Indonesia,” imbuhnya

Ia menyesalkan, terkait Jumlah pengawas dari pemerintah pemerintah saat ini hanya berkisar 1.200 orang. Padahal, indonesia merupakan Negara yang luas wilayahnya, Jumlah tersebut tentu sedikit mengawasi TKA yang dipekerjakan di seluruh Indonesia.

Olehnya itu, Dede menilai Kebijakan bebas visa semestinya dievaluasi. Setidaknya, kebijakan itu jangan dulu diterapkan. Bayangkan 160 sekian negara dibebas visakan dan serbuannya tiba-tiba besar sekali, siapa yang kontrol?

Untuk itu, Ketiga Menteri Koordinator harus Turun tangan untuk menindak lanjuti kejadian ini, Karena SDM imigrasi sendiri tidak banyak. Kalau mereka masuk pakai visa turis, harus dicek juga apakah benar mereka hanya sekedar turis.

“Ini harus dilihat pencatatan dari sisi pendapatan turis masuk sendiri imbang tidak dengan cost sosial, politik, dan keamanan,” tuturnya