Eksekutif dan Legislatif Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Transportasi Kepulauan di Sumenep

SENIN, 5 DESEMBER 2016
SUMENEP — Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta tidak saling lempar tanggungjawab terkait transporasi bagi masyarakat kepulauan daerah setempat. Pasalnya sampai saat ini sepertinya belum ada keseriusan pihak terkait untuk pembuatan kapal baru, padahal dana sudah ada dan tinggal menambah kekurangannya saja.

Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep.

Sebenarnya untuk kekurangan dari dana yang ada bukanlah hal sulit, tetapi keinginan politik eksekutif maupun legislatif masih belum ada, sehingga terkesan masih setengah hati dalam mengurus alat transportasi bagi masyarakat kepulauan. Meskipun daerah harus menambah dana sebesar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak ada masalah, sebab itu merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat kepulauan itu seperti pungguk merindukan bulan, selalu berharap adanya kapal yang memadai, bahkan anggarannya sudah ada tapi tak kunjung ada kejelasan dari pemerintah kabupaten. Begitu pula DRPD-nya juga tidak meminta ketegasan dari pemerintah kabupaten bagaimana nasib dana itu dan kelanjutannya,” kata Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Senin (5/12/2016).

Disebutkan, bahwa realisasi penbuatan kapal baru bagi masyarakat kepulauan memang sudah ditunggu-tunggu oleh publik, maka pihak eksekutif maupun legislatif jangan terkesan saling lempar tanggungjawab. Oleh karena itu, adanya dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut seharusnya direalisasikan secara cepat, apalagi hal itu menyangkut kebutuhan masyarakat, karena untuk menutupi kekurangan dan untuk pembuatan kapal yang pasti daerah mampu dengan kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada.

“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai 2 triliun lebih, bahkan ada peningkatan, mestinya dari jumlah peningkatan itu ditambah untuk kekurangan anggaran pembuatan kapal baru. Nah ini kita yang belum lihat, makanya diharapkan Pemerintahan Sumenep yang dipimpin oleh A. Busyro Karim dan Achmad Fauzi di periode ke dua ini bisa membuat program yang menonjol di setiap kecamatan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Seharusnya pemerintah memiliki keberpihakan terhadap daerah di mana masyarakat membutuhkan sesuatu cukup penting, seperti kapal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kepulauan. Hal itu mestinya dilihat dan dilakukan agar masyarakat tidak terus menerus mengalami penderitaan berkepanjangan.

Sejak tahun 2012 daerah ini mendapatkan hibah untuk pembuatan kapal bagi masyarakat kepulauan, itupun dana bertahap hingga mencapai 34 miliar pada tahun 2014. Tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak kunjung ditambah dengan berbagai alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga sampai tahun 2016 ini dana tersebut belum direalisasikan untuk membuat kapal baru.

Jurnalis: M. Fahrul/ Editor: Satmoko / Foto: M. Fahrul