Dukungan Penuh dari Kesultanan Jailolo dan Masyarakat Adat Papua Barat Bagi Kerajaan Gowa

Justru dengan tetap dipertahankannya Peraturan daerah kontroversial tersebut maka kekisruhan antara pemerintah dengan tatanan adat masyarakat Gowa terasa bagai bola panas yang terus bergulir sambil terpental kian kemari diiringi cipratan api. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi bom waktu yang nantinya akan merugikan pemerintah kedepannya.

Saat ditemui Cendana News pada peringatan hari Sumpah Pemuda di Museum Kebangkitan Nasional Kamis 27/10/2016, Panglima Perang Kerajaan Gowa, Karaenga Ta Tukkajannangang Andi Bau Malik mengungkapkan betapa ia beserta seluruh komponen Kerajaan Gowa akan terus memperjuangkan gugatan pelanggaran hukum adat yang telah dilakukan oleh Bupati Gowa tersebut.

” Permasalahan ada di tata kelola pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Gowa. Ini baru di kabupaten Gowa yang meledak, kami tidak tahu daerah mana lagi yang akan mencontoh arogansi dan kedegilan Bupati Gowa tersebut,” tutur Andi Bau Malik kepada Cendana News.

” Padahal sejarah sudah mencatat bahwa pemerintahan terdahulu dari jaman sebelum reformasi tidak pernah melakukan hal itu kepada kami. Dan yang terjadi sekarang adalah contoh negatif tentang bagaimana seorang dengan begitu arogan menginjak-injak tatanan adat istiadat masyarakat setempat menggunakan Peraturan Daerah yang dibuatnya sendiri. Jadi seolah-olah negara menyetujui hal itu,” tambah Andi Bau Malik.

Akan tetapi, dari reaksi keras Kerajaan Gowa, mereka juga menunggu itikad baik Presiden Joko Widodo untuk menengahi permasalahan ini. Bahkan Kerajaan Gowa masih menaruh kepercayaan untuk sementara ini kepada Presiden agar menunjukkan kearifannya terkait kisruh adat antara Kerajaan Gowa dan Bupati Gowa sebagai perwakilan pemerintah RI di Kabupaten Gowa.

Dasar masih adanya kepercayaan itu adalah berdasarkan Prosesi peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang lalu dimana Naskah Proklamasi dikawal oleh panji-panji kerajaan hulu yang memiliki peran besar dalam menyatukan NKRI.

” Semoga kepercayaan yang masih ada ini bisa dibayar lunas nantinya, karena jika tidak, maka kami akan mengambil langkah-langkah tegas demi menegakkan hak kami sekaligus mengembalikan harga diri kami. Langkah-langkah itu bisa anda dapatkan selengkapnya melalui Tumailalang,” pungkas Karaenga Ta Tukkajannangang.

Sejalan dengan itu, dukungan bagi Kerajaan Gowa datang dari Kesultanan Jailolo melalui utusannya, sekretaris kesultanan atau Tulilamo Awad Lolory, SH, dan utusan mewakili masyarakat adat Papua barat, Pdt. Elsye Mochtar Marantika.

Pada prinsipnya Kesultanan Jailolo berada dalam satu garis perjuangan dan satu komitmen dengan apa yang menjadi keinginan Kerajaan Gowa. Namun semua memang membutuhkan kesabaran karena kehormatan serta martabat adalah taruhannya dalam masalah ini. Dan sebagai pewaris kehormatan Kesultanan maka Kesultanan Jailolo akan mengikuti semua cara yang ditempuh oleh Kerajaan Gowa yang dipercaya adalah jalan yang terhormat, yaitu lewat jalur hukum sekaligus memperjuangkan hak atas perwakilan perwakilan utusan golongan di DPR maupun MPR RI.

” Catatan sejarah sudah jelas bahwa kerajaan maupun kesultanan seluruh nusantara memberikan sumbangsih atas terbentuknya NKRI sekaligus ideologi, perkembangan agama, dan tentunya rasa nasionalisme. Sehingga kami tidak akan mundur sejengkalpun demi tercapainya keinginan kami. Ini amanat dari seluruh kerajaan di nusantara maupun dewan-dewan adat yang ada di masing-masing daerah kepada kami,” terang Awad Lolory kepada Cendana News.

Bagaikan satu tubuh, jika salah satu bagian tersakiti maka akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Inilah yang saat ini terjadi menilik apa yang dialami oleh Kerajaan Gowa. Dan adalah sebuah kewajaran jika gerakan simpati terus mengalir kepada Kerajaan Gowa dari semua pihak khususnya keluarga-keluarga kerajaan di daerah lainnya.

Namun konflik adat yang terjadi di Kabupaten Gowa tetap tidak akan dibiarkan berkembang atau dilebarkan oleh oknum-oknum tertentu menjadi masalah kesukuan apalagi masalah agama. Hal ini sangat dijaga oleh Kerajaan Gowa bersama para aliansinya dalam memperjuangkan kehormatan mereka yang sudah diinjak-injak oleh oknum pejabat daerah Kabupaten Gowa yang adalah Bupati Gowa itu sendiri.

Perwakilan masyarakat adat Papua barat, Pdt. Elsye Mochtar Marantika membenarkan hal ini. Dan ia sendiri sebagai pemuka agama yang notabene berbeda dari agama yang dipeluk Kerajaan Gowa mendapat sambutan begitu hangat dari seluruh aliansi.

” Ini masalah pelanggaran hukum adat oleh oknum dan bukan masalah agama atau kesukuan apapun itu konteksnya. Jadi saya seorang pendeta kristiani, mewakili masyarakat adat Papua barat juga satu gerbong dengan Kerajaan Gowa dan Kesultanan Jailolo. Ini bukti bahwa kami akan menyelesaikan masalah ini dengan sikap serta cara terhormat,” tegas Pdt. Elsye Mochtar kepada Cendana News.

Salut dan hormat bagi Kerajaan Gowa, Kesultanan Jailolo, dan perwakilan masyarakat adat Papua barat. Mereka memang golongan terhormat yang berusaha menyelesaikan permasalahan pelik yang ada dengan cara terhormat pula. Semangat pengamalan Pancasila tetap ada di dada mereka semua. 

Khususnya bagi Kesultanan Jailolo dan masyarakat adat Papua barat yang mewakili seluruh keluarga kerajaan maupun kesultanan nusantara, hal ini dapat menjadi contoh bagi siapapun di negara ini yang ingin menyelesaikan atau menyuarakan aspirasinya. Gunakan cara terhormat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedomannya.