Soal Reshuffle, Pengamat: Jangan Salahkan Menteri, Jokowi juga Mesti memperbaiki Gaya kepemimpinannya.

Jakarta — Pengamat Politik Siti Zuhro Mengatakan bahwa wacana isu perombakan kabinet atau Reshuffle, semestinya Dengan makin kuatnya dukungan parpol, sudah menyakinkan Presiden jokowi dalam mengambil keputusan untuk mengganti menteri-menteri yang dinilai tidak becus bekerja.

Seharusnya, keputusan itu diambil secepat mungkin karena juga dapat mempengaruhi kestabilitasan ekonomi nasional.

“Jokowi dalam hal ini mesti memperbaiki gaya kepemimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi, tak sekadar mengganti dan menggeser menteri. Tapi juga leadership Pak Jokowi juga termasuk yang harus diperbaiki,” Ujar Siti di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, (25/7/2016).

Menurutnya, sistem sekarang yakni sistem presidensial, jadi bukan hanya menteri yang disalahkan, tapi presiden juga memperbaiki gayanya. biar tak ada kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu delegitimasi.

Siti menyebut, ada tiga menteri yang menjadi sorotan belakangan ini. Yakni, Menteri ESDM, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Menteri Desa PDTT. Ketiganya pun disebut-sebut akan terkena perombakan kabinet.

Bahkan, sambung Siti, sosok Sudirman Said, sempat memunculkan kegaduhan antara lain terkait PT Freeport Indonesia dan yang terbaru dengan PLN. polemik itu cukup penting agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lingkaran elite.

“Nah nuansa silang pendapat tersebut, menggambarkan Kabinet kerja Jokowi jk tak solid. Seolah-olah enggak ada pemimpinnya, Itu kan nggak bagus” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, terkait Menpora dan Mendes, keduanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi, wajar saja bila kinerja dua orang itu mesti dievaluasi.

“Menpora sejauh ini tak menghadirkan solusi dalam menyudahi kekisruhan di dunia olahraga nasional, banyak menimbulkan kontroversi. Energi terkuras bukan untuk perbaikan. Malah Untuk silang pendapat” imbuh Siti Zuhro.

Terkait Mendes, tutur Siti, posisinya juga mendapatkan perhatian, bahkan urusan desa pun, salampai dibuatkan kementerian tersendiri. Artinya, desa diakui menjadi lahan dukungan politik yang strategis. Apalagi, kini ada kebijakan dana desa.

“Evaluasi Dana desa itu lebih menentukan, untuk itu, secepatnya di ganti menteri yang tak bekerja, demi kestabilan ekonomi nasional,” pungkasnya(Adista Pattisahusiwa)