Ratusan Ton Rastra Tak Layak Konsumsi Ditemukan di Bulog Sumenep

Beras bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin itu terlihat hancur dan warnanya agak kuning bahkan sudah berkutu, sehingga tidak selayaknya dijadikan konsumsi oleh masyarakat. Karena besar tersebut bukan standart konsumsi manusia, tetapi layak konsumsi unggas.

“Ini temuan bahwa kwalitas Raskin sangat jelek dan tidak layak untuk dimakan, jadi layaknya di konsumsi oleh unggas bukan mausia, karena sudah bukan standart lagi. Maka dengan temuan ini diharapkan tidak terjadi di seluruh Jawa Timur,” kata Ahmad Nawardi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), saat ditemui Cendana News di gudang Bulog Kabupaten Sumenep, Senin (16/5/2016).

Disebutkan, bahwa pihaknya sangat khawatir hal sama terjadi di seluruh Jawa Timur, karena menjelang bulan suci Ramadhan, beras tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat. Tetapi apabila beras yang diberikan tidak layak konsumsi kemungkinan besar penerima bantuan akan beli beras dipasaran yang layak konsumsi dengan harga yang lebih tinggi.

“Nah kalau berasnya jelek seperti ini, otomatis rakyat miskin selaku penerima harus membeli beras lagi yang layak konsumsi, karena ini tidak bisa dimakan. Jadi harus dilakukan investigasi agar dapat diketahui dari mana beras tersebut itu jelek, apakah dari petani atau saking lamanya disimpan digudang,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus tanggap dan cepat turun tangan agar realiasasi beras bantuan bagi masyarakat miskin benar-benar layak di konsumsi. Pasalnya temuan di ujung timur pulau garam ini merupakan salah temuan yang ada di Provinsi Jawa Timur, makanya perlu disikapi secra serius supaya masyarakat miskin tidak menjadi korban.

“Karena dari Sumenep sendiri beras jelek sekitar lebih 100 tons, itupun dikembalikan ke Jawa Timur, sebab sudah ada empat truk yang dikembalikan untuk diberikan beras yang layak, padahal dari provinsi yang sudah jelek seperti ini,” jelasnya.

Apabila beras tidak layak konsumsi tetap dipaksakan terealisasi, maka yang akan disalahkan pihak terkait yang ada di daerah, baik pemerintah kabupaten, gudang Bulog maupun kepala desa. Padahal di daerah hanya menerima distribusi dari provinsi dengan kondisi beras kwalitas jelek. (M. Fahrul)