Massa LMND, Presiden Harus Harus Perhatikan Pertanian
MINGGU, 1 MEI 2016
ACEH — Sambut hari buruh, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lhokseumawe, Aceh, melakukan aksi demonstrasi, Minggu (1/5/2016). Massa meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada industry rumah tangga (home industry) dan pertanian.
Puluhan mahasiswa tersebut mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Massa kemudian melakukan aksi longmarch dan menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Pos Lhokseumawe, selama hampir dua jam. Tak ada buruh yang ikut dalam aksi tersebut.
Dalam orasinya, para mahasiswa meminta Presiden Jokowi lebih memperhatikan sektor home indutri dan pertanian. Hal tersebut katanya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghapus ketergantungan terhadap modal asing.
“Karena yang paling mendesak saat ini yang harus dilakukan adalah menguatkan kembali perekonomian Indonesia, bukan mengandalkan modal asing yang justru hanya dinikmati segelintir orang pemodal, terutama pemodal asing,” ujar Arif Rizky, Koordinator Aksi Demo, kepada Cendana News, disela-sela aksi.
Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mencabut pemberlakuan Masyarakat ekonomi Asean (MEA) di Indonesia.
Menurut para mahasiswa prinsip ekonomi MEA dapat menghancurkan kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia.
“Dengan MEA ini, ASEAN telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi neoliberal. Jalan ekonomi yang digunakan berorientasi keluar, daya saing tak berkeadilan, mekanisme pasar yang kejam dan tunduk pada atura-aturan lembaga internasional penganut kapitalisme neoliberalisme, ini bisa membuat Indonesia semakin hancur,” katanya.
Untuk itu, kata para mahasiswa mereka meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada pelaku industri rumah tangga dan sektor pertanian. Kemudian katanya, pemerintah juga harus membangun industri nasional, sesuai dengan pasal 33 dalam UUD 1945.
“Kita juga minta presiden mengahpus ekonomi politik neoliberalisme, meningkatkan sumber daya manusian, menolak pemberlakukan sistem pendidikan terintegrasi dan mencabut pemberlakukan MEA di Indonesia,” pungkas Arif. (Zulfikar Husein)