![]() |
| Wakil Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto |
Tren
- Cabut Izin Perusahaan Karhutla Berulang
- Akhlak dalam Alquran dan Hadits
- Statemen Pedas Pejabat Indonesia tentang Singapura
- Ketua Umum DPP Gasmen: Pemuda Motor Perubahan dan Penjaga Persatuan Bangsa
- Paradoks Mimpi Mantan Aktivis 98 Arie Sujito Memimpin Demonstrasi Melawan UGM yang Cenderung Kapitalis, Eksklusif, Tiranis, dan Malah Merindukan Pendidikan ala Soeharto
- Singapura dan Ekonomi Penadahan
- Pemerataan Ekonomi hingga Daerah Terpencil melalui Batalyon Tenaga Pembangunan pada Presiden Prabowo dan ABRI Masuk Desa pada Presiden Soeharto
- Hidup Sederhana dan Pendidikan dari Kehidupan Rakyat
- Presiden Prabowo dan “Pemain Titipan”
- Serawung Komunitas dan Jagongan Muda ke-23 Digelar di Gunungkidul, Berkolaborasi dengan Tukar Akar
JAKARTA – Komisi IV yang merupakan rekan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menyusun Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. RUU tersebut diharapkan dapat disahkan secepatnya karena sudah hampir Final.
“Kami prioritaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Kami targetkan dua kali masa sidang insya Allah selesai yaitu sekitar bulan September atau Agustus mendatang, bisa kita sahkan,” ungkap Wakil Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto di Jakarta, Senin (29/6/2015).
Disebutkan, RUU tersebut harus menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama Pemerintah dengan ikut memberikan perlindungan yang cukup bagi nelayan, salah satu perlindungan itu seperti asuransi nelayan, kemudian risiko harga serta sistem penjualan.
“Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan ini yang utama dan terkorelasi dengan tujuan nelayan sebagai subjek di dalam perikanan dapat ditingkatkan dan harus diberdayakan,” ujar Titiek di Gedung DPR RI, senayan Jakarta, Senin (29/06/2015)
Disebutkan, RUU yang sudah hampir Final tersebut diharapkan melindungi seluruh sumber daya alam kelautan Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
“Tujuannya melindungi nelayan seperti halnya UU Petani,”sebutnya.
Anak ke empat HM Soeharto ini juga menambahkan, RUU akan membawa dampak positif bagi masyarakat terhadap peningkatan gizi dan protein dan terutama mensejahterakan para pelakunya dengan adanya jaminan resiko pada pelaku usaha perikanan,
“RUU tersebut memberikan jaminan risiko terhadap usaha diperikanan, karena risiko usaha perikanan sangat tinggi sehingga harus ada kepedulian pemerintah,” ujarnya
Dia menyebut, Komisi IV menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan disahkan tahun ini.
——————————————————-
SENIN, 29 Juni 2015
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor : Sari Puspita Ayu
——————————————————-
Lihat juga...