Formappi: Anggota DPR bisa Masuk Bui Karena Dana Aspirasi

JAKARTA – Program dana aspirasi pembangunan infrakstruktur daerah pemilihan, Rp 20 Miliar per Anggota DPR Jika benar terjadi maka dikhwatirkan akan terjadi penyelewengan dalam anggota DPR dengan kepala daerah setempat, saling lempar tanggung jawab, Saling sikut menyikut. Selain itu juga bisa menimbulkan kongkalingkong antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk melakukan korupsi.

Sebastian Salang dari Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan bahwa lebih baik DPR tidak usah menindaklanjuti program dana aspirasi pembangunan infrakstruktur daerah pemilihan itu. Sebab dengan program itu, anggota DPR akan banyak masuk bui.

“Siapa yang mengawasi DPR. Secara teknis bisa diamankan. Dari segi administrasi, KPK saja menangkap dari hasil sadapan. Kalau tidak, kita mana tahu. Karena itu jangan membuat sistem yang menjebak mereka untuk melakukan korupsi, Sebelum mendekam di penjara tolong tidak dilanjutkan,” ujar Sebastian Salang di Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

Dari sisi pertanggung jawaban anggaran, Lanjut dia,  Apakah bupati, kepala daerah bilang kalian yang pakai uang dengan sesuka kalian. Kami yang disuruh tanggung jawab.  Lantas DPR bilang enggak, karena proyeknya di daerah kok. Nah disitulah Hubungan antara eksekutif dan legislastif kacau balau, karena legislatif juga sebagai pelaksana anggaran. Bukan hubungan saling mengawasi, tapi kongkalikong.

“DPR masih punya mekanisme yang lain. Misalnya ada menemukan permasalahan serius di daerah. Yaa Mereka bisa sampaikan ke kepala daerah, dan bisa saja bicara langsung ke menteri terkait.” Tutupnya.

——————————————————-

Sabtu, 13 Juni 2015

Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa

Editor         : ME. Bijo Dirajo

——————————————————-