Pemerintah Tidak Melindungi Rakyat, Sopir Angkot Mengamuk

CENDANANEWS (Kendari) – Sikap pemerintahan Jokowi yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat harga minyak di pasaran naik turun dalam jangka waktu hitungan hari. Tidak itu saja fluktuasi harga minyak mengikuti mekanisme pasar minyak dunia ditambah buruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok serta harga-harga suku cadang kenderaan bermotor. Saat ini harga minyak jenis Premium di Kendari mencapai Rp.7.300,- rupiah sementara solar Rp.6.900,-

Hal inilah yang dikeluhkan Budiman ketua Forum Solidaritas Sopir Angkutan Kota Kendari (Kamis 2/4) dalam orasinya didepan Mal Lippo Kendari. Sejumlah ratusan massa sopir angkot ini juga melakukan konvoi dengan tertib dalam pengawalan petugas kepolisian menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. 

Ditemui oleh salah satu anggota DPRD Kota Kendari Yasin Idrus, SH para sopir angkot yang diwakili Budiman juga meminta agar Pemerintah Kota (Kendari) menertibkan pungutan liar dalam hal pengurusan ijin trayek serta meminta DPRD untuk mengusut pemukulan yang dilakukan oknum Dinas Perhubungan Kota Kendari kepada salah satu anggotanya saat melakukan aksi protes beberapa waktu yang lalu. Budiman menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi serta Pemkot Kendari membuat peraturan yang memberatkan rakyat kecil.

Dalam hal kenaikan BBM ini sopir angkot merasa dirugikan karena Pemkot Kendari belum melakukan penyesuaian tarif untuk penumpang umum, selain itu imbas kenaikan harga BBM juga mempengaruhi harga suku cadang kenderaan bermotor sehingga semakin menyulitkan para sopir angkot dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka juga meminta pemkot Kendari untuk menghapus pungutan liar serta biaya siluman dalam pengurusan surat ijin trayek, juga mengharapak agar pemkot Kendari agar membangun subterminal dalam kota serta menertibkan angkutan liar yang mengganggu lahan mata pencarian mereka.

Anggota DPRD Kota Kendari Yasin Idrus berjanji akan menyampaikan keluhan para sopir angkot kepada pimpinan serta komisi di DPRD untuk dilakukan kebijakan yang tepat sesuai aspirasi mereka. Idrus juga menjadwalkan rapat dengar pendapat minggu depan untuk mengusut tindakan oknum Dishub Kota Kendari yang merugikan para sopir angkot tersebut. Idrus juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi dengan membiarkan harga BBM mengikuti mekanisme pasar, sebab hal ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama masyarakat kecil.

FOTO : Sopir Angkot dan  Anggota Forum Solidaritas Sopir Angkutan Kota Kendari berdialog dengan Anggota DPRD Kota Kendari

———————————————–

Kamis, 2 April 2015

Jurnalis : Gani Khair

Editor : Sari Puspita Ayu

———————————————