UMP Sumbar

dalam SK Gubernur tersebut tertulis bahwa perusahaan yang telah memberi Upah Minimum lebih tinggi dari Ketetapan UMP yang telah menetapkan provinsi dalam keputusan tersebut dilarang mengurangi atau menurunkannya.

Gubernur mengatakan bahwa kebijakan mengenai upah minimum provinsi (UMP) tersebut berlaku mulai 1 Januari 2021.