mk

"Jadi hitungan matematikanya, kalau Rp263 triliun dibagi 4 juta, sama Rp412 triliun dibagi 16 juta tentu ada bedanya. Jadi, nanti kalau digabung berarti tergerus secara total. Saya bilang matematikanya menarik juga dari para Pemohon,"…

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalam putusan, uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Sehingga, Mahkamah tidak…

"Pada 2017, Djarot Saiful Hidayat diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini yang tidak saya inginkan, bahwa seseorang dapat menduduki suatu posisi kepala daerah, dalam hal ini DKI, tanpa melalui…

Undang-Undang Mahkamah Agung (MA) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran tidak mengatur batas periode jabatan hakim agung.

Pemerintah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No.10/2016, tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam Pilkada.

Kalau dikatakan UU Pilkada mengandung unsur diskriminatif, Mahkamah berpendapat itu tidak benar.

Bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.