Wapres Gibran: Mundur, Berhenti, Diberhentikan

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 17/11/2026

 

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri menarik dikaji dari perspektif hukum tata negara. Persoalannya bukan sekadar pilihan kata, melainkan ketepatan istilah dan akibat hukumnya dalam sistem konstitusi Indonesia.

UUD 1945 mengenal istilah berhenti dan diberhentikan, tetapi tidak menggunakan istilah mundur atau mengundurkan diri dalam pengaturan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Sementara Pasal 8 ayat (3) menggunakan rumusan yang sama untuk keadaan Presiden dan Wakil Presiden yang mengalami kondisi tersebut secara bersamaan.

Dengan demikian, berhenti merupakan istilah konstitusional. Sedangkan mundur atau mengundurkan diri merupakan istilah umum untuk menggambarkan kehendak seseorang mengakhiri jabatannya atas kemauan sendiri.

Secara makna, ketiga istilah tersebut memiliki penekanan berbeda. Berhenti menunjuk pada keadaan atau akibat, yakni tidak lagi menduduki jabatan. Istilah ini menerangkan berakhirnya pelaksanaan suatu jabatan, tanpa dengan sendirinya menjelaskan penyebab atau proses yang mendahuluinya.

Sementara itu, mundur merupakan ungkapan yang lebih umum dan lazim digunakan dalam percakapan politik untuk menyatakan seseorang melepaskan jabatan atau tanggung jawabnya. Adapun mengundurkan diri lebih tegas menunjuk pada tindakan sukarela seseorang untuk mengakhiri kedudukannya sendiri.

Dengan kata lain, mundur dan mengundurkan diri menekankan kehendak atau tindakan. Sedangkan berhenti menekankan keadaan atau akibatnya.

Seseorang dapat mengundurkan diri sehingga kemudian berhenti dari jabatannya. Namun, seseorang yang berhenti belum tentu mengundurkan diri. Ia bisa berhenti akibat meninggal dunia, diberhentikan, atau sebab lain yang diatur konstitusi.

Perbedaan ini penting karena istilah dalam hukum tidak selalu dapat dipertukarkan begitu saja. Pilihan kata harus memperhatikan konteks dan konsekuensi hukumnya.

Dalam konteks pernyataan berhenti atas kehendak sendiri, istilah mengundurkan diri menjelaskan motif atau tindakan. Sedangkan istilah berhenti lebih dekat dengan rumusan konstitusi.

Berbeda dengan itu, istilah diberhentikan mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7A UUD 1945 menegaskan kewenangan MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut mekanisme konstitusi. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur Pasal 7B.

Pemberhentian bukan keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan. Melainkan tindakan institusional berdasarkan alasan dan prosedur hukum.

Lantas, bagaimana dengan Wakil Presiden yang menyatakan berhenti atas permintaan sendiri?

Di sinilah terdapat persoalan interpretasi konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Penting dipahami bahwa Pasal 8 ayat (2) mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden secara tersendiri, tidak mensyaratkan Presiden ikut berhenti. Sementara Pasal 8 ayat (3) mengatur keadaan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau mengalami kondisi lain yang disebutkan dalam pasal tersebut secara bersamaan.

Dengan demikian, berhenti secara bersamaan bukan keharusan bagi Wakil Presiden yang hendak berhenti sendiri.

Pasal 8 ayat (2) dengan demikian menyediakan landasan konstitusional bagi pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Termasuk ketika kekosongan terjadi secara tersendiri.

Karena itu, pernyataan Gibran paling tepat disebut berhenti atas permintaan sendiri, sesuai dengan istilah konstitusional. Ini berbeda dari istilah diberhentikan yang mengandung konsekuensi adanya tindakan institusional melalui mekanisme konstitusi.

Dalam negara hukum, istilah bukan sekadar permainan bahasa. Ketepatan istilah menentukan ketepatan memahami kewenangan, prosedur, dan legitimasi tindakan negara.

 

 

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.

Lihat juga...