Wapres dan Karakter Positif Sri Sultan

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 15/11/2026

 

Polemik pengisian jabatan wakil presiden pasca-Gibran seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan mencari pengganti. Ini momentum untuk mengembalikan makna jabatan wakil presiden sebagai institusi pemersatu bangsa. Bukan instrumen kompromi antarkekuatan politik atau perpanjangan kepentingan dinasti.

Dalam konteks itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan salah satu figur yang sangat layak dipertimbangkan. Ia memiliki sejumlah karakter positif.

Pertama, Sultan memiliki keunggulan sebagai figur yang berada di luar pertarungan politik kekuasaan nasional.

Kontroversi seputar Gibran telah meninggalkan residu politik. Termasuk perdebatan tentang dinasti politik dan legitimasi kekuasaan.

Mengusung figur yang diasosiasikan dengan salah satu faksi politik atau para pihak yang bersitegang soal Gibran berpotensi memperpanjang resistensi. Sultan menawarkan jalan berbeda.

Ia bukan bagian langsung dari pertarungan antarkelompok tersebut. Netralitas di sini bukan berarti tanpa sikap politik, melainkan tidak menjadi representasi salah satu faksi yang sedang berkontestasi aau berkonfrontasi.

Dalam teori politik, posisi semacam ini dikenal sebagai neutral broker. Figur yang memiliki kapasitas menjembatani pihak-pihak yang berkompetisi tanpa menjadi kepanjangan tangan salah satunya.

Kedua, Sultan membawa visi kepemimpinan sekaligus visi peradaban.

Sebagai raja yang masih bertakhta dan sekaligus Gubernur DIY, ia tidak hanya mewarisi institusi. Sultan juga mewarisi sekaligus menjadi penjaga tradisi pemikiran tentang tata kehidupan. Seperti filosofi Jawa memayu hayuning bawana mengandung pesan menjaga harmoni dan memperindah kehidupan semesta.

Sementara paugeran Kraton mengajarkan kesinambungan nilai, tata kepemimpinan, dan tanggung jawab sejarah. Inilah modal kepemimpinan yang berbeda dari sekadar ambisi jabatan atau kepentingan mempertahankan dinasti politik.

Sultan telah memiliki legitimasi historis dan kultural yang tidak perlu dibangun melalui perebutan posisi politik. Ia menerima secara given sesuai tradisi kraton.

Ketiga, Sultan memiliki daya jangkau simbolik terhadap masyarakat Jawa dan kebudayaan Nusantara.

Sensus Penduduk 2020 mencatat 56,10 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Angka ini tentu tidak berarti seluruh masyarakat Jawa memiliki preferensi politik yang sama.

Posisi Sultan sebagai pemimpin tradisi Mataram memiliki modal simbolik yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat Jawa. Termasuk komunitas beragam budaya dan kelompok agama.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, legitimasi simbolik merupakan sumber pengaruh yang tidak selalu dapat diperoleh melalui jabatan formal. Modal ini juga berpotensi membangun penghormatan lintas komunitas di Nusantara.

Keempat, kematangan usia dan pengalaman menjadi kelebihan tersendiri.

Lahir pada 2 April 1946, sehari setelah Indoensia Merdeka, Sultan kini berusia 80 tahun. Pengalaman panjang memimpin Yogyakarta sejak 1989 memberinya perspektif historis dan kedewasaan dalam membaca persoalan bangsa.

Di tengah orientasi percepatan pembangunan Presiden Prabowo, wakil presiden juga dibutuhkan sebagai penyeimbang. Bukan penghambat kemajuan oleh orientasi politik praktis, melainkan penjaga kehati-hatian, kesinambungan, dan kebijaksanaan kebijakan.

Kelima, Sultan berpotensi menjadi perekat keraton, kerajaan, dan masyarakat adat Nusantara.

Indonesia bukan hanya negara administratif, tetapi juga peradaban yang dibangun oleh beragam tradisi. Kehadiran Sultan di tingkat nasional dapat memperkuat pengakuan negara terhadap warisan budaya dan institusi adat.

Pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, di antara berbagai kemungkinan, memilih figur yang mampu meredakan pertentangan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mengangkat martabat kebangsaan merupakan pilihan strategis.

Indonesia tidak kekurangan tokoh yang memiliki ambisi dan kekuatan politik untuk menjadi wakil presiden. Namun, Indonesia membutuhkan figur yang mampu melampaui pertarungan politik, merawat keseimbangan kekuasaan, dan menjaga kesinambungan peradaban bangsa.

Sri Sultan memiliki modal historis, kultural, dan kepemimpinan untuk menjalankan peran tersebut. Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar wakil presiden untuk mengisi jabatan. Melainkan negarawan untuk menjaga arah perjalanan bangsa.

 

 

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.