Langkah Elegan Wapres Gibran

Langkah Elegan Wapres Gibran

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 11/11/2026

Di tengah hiruk-pikuk persoalan hukum yang membelit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul perkembangan yang patut dicermati. Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam, Selasa (10/11/2026).

Presiden tidak menolak niat tersebut. Dikabarkan, Presiden menyarankan Gibran menggunakan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Langkah ini menarik, bukan semata karena menyangkut masa depan politik seorang wakil presiden. Menarik karena memperlihatkan kemungkinan penyelesaian persoalan kenegaraan melalui jalan damai dan konstitusional.

Persoalan Gibran memang bukan lagi sekadar polemik politik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya.

Konsekuensinya serius. Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Pasal 7A UUD NRI 1945 juga membuka ruang pemberhentian apabila wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Namun, hal itu tidak terjadi otomatis akibat putusan-putusan tersebut.

Pemberhentian harus melalui mekanisme konstitusional Pasal 7B, termasuk pemeriksaan MK dan keputusan MPR. Dengan demikian, persoalan ini harus diselesaikan melalui hukum. Bukan tekanan politik atau penghakiman sepihak.

Di sinilah persoalan Gibran berada pada persimpangan hukum dan politik. Dalam perspektif konstitusionalisme, kekuasaan tidak hanya memperoleh legitimasi dari mandat elektoral, tetapi juga dari kesediaan pemegangnya tunduk pada batas-batas konstitusi.

Kepatuhan terhadap hukum harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan jabatan. Di DPR, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat pun menguat.

Karena itu, pilihan untuk tidak mempertahankan jabatan dengan segala cara patut diapresiasi. Sejarah dunia memberikan Pelajaran pada kita.

Pada 1974, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memilih mengundurkan diri ketika penyelidikan Watergate dan proses pemakzulan semakin menguat. Di Afrika Selatan, Presiden Jacob Zuma juga mengundurkan diri pada 2018 setelah partainya menarik dukungan dan ancaman mosi tidak percaya semakin nyata.

Dalam kedua kasus itu, pengunduran diri membuka jalan bagi transisi kekuasaan tanpa memperpanjang kebuntuan politik. Rakyat dan negara tidak dirugikan oleh proses berkepanjangan.

Patrick Dobel, dalam kajiannya tentang etika pengunduran diri, menyebut resignasi sebagai sumber daya moral pejabat berintegritas: ia memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas. Tentu, kasus-kasus tersebut berbeda konteks, tetapi memberi satu pelajaran: kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan jabatan.

Kita tidak perlu berspekulasi mengenai motif di balik niat Gibran. Apakah karena pertimbangan hukum, tekanan politik, atau kesadaran menghindari kegaduhan berkepanjangan. Terpenting adalah bagaimana persoalan ini diselesaikan secara bermartabat.

Presiden pun perlu menghormati pilihan tersebut. Demokrasi bukan sekadar memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi juga menuntut kesediaan tunduk pada hukum. Termasuk ketika hukum dan keadaan tidak lagi memberikan ruang yang nyaman untuk bertahan.

Jika Gibran benar-benar memilih jalan pengunduran diri sesuai ketentuan konstitusi, bangsa ini patut melihatnya sebagai langkah elegan. Sebab, keberanian meninggalkan jabatan demi menghindari konflik yang lebih besar terkadang jauh lebih terhormat daripada memaksakan diri untuk terus berkuasa.

Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, bukan hak untuk dipertahankan dengan segala cara. Kepentingan bangsa harus selalu lebih tinggi daripada kepentingan siapa pun yang sedang berkuasa.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.