Penyadaban dan Runtuhnya Infrastruktur Politik Jokowi?

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 11/11/2026

Kekuatan politik Jokowi bertumpu pada kepercayaan publik (trust). Dalam demokrasi elektoral yang menganut prinsip one man, one vote, dukungan rakyat merupakan sumber legitimasi, sekaligus tiket untuk ikut memengaruhi kekuasaan.

Jokowi telah membuktikannya melalui kemenangan dua kali dalam Pilpres. Bahkan setelah lengser, ia masih memiliki pencinta dan basis pendukung yang tidak kecil.

Apakah dukungan itu organik, rasional, atau dibentuk melalui rekayasa opini dan mobilisasi politik, merupakan perdebatan tersendiri. Faktanya, Jokowi memiliki basis massa. Dan dalam politik elektoral, fakta itu tidak bisa diabaikan.

Kekuatan kedua adalah jaringan birokrasi strategis: operator dan loyalis yang dipersepsikan memiliki kedekatan dengan Jokowi di sejumlah institusi negara. Nama Listyo Sigit Prabowo, misalnya, kerap dikaitkan dengan kedekatan personal dan politik dengan Jokowi, termasuk sejak keduanya berada di Solo.

Sejauh mana kedekatan itu berpengaruh terhadap institusi tentu memerlukan pembuktian. Namun, persepsi publik tentang jaringan loyalitas tersebut merupakan realitas politik yang patut dicermati.

Kekuatan ketiga adalah para pembentuk opini: opinion maker, framer, dan influencer politik yang memproduksi narasi, membingkai isu, serta menjaga persepsi publik. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan pengganda kekuatan politik.

Ketiganya—massa, jaringan birokrasi, dan mesin opini—membentuk infrastruktur yang tidak selalu terlihat, tetapi dapat bekerja efektif. Tentu, menggerakkan semua itu membutuhkan logistik.

Dari mana sumber pembiayaannya dan bagaimana mekanisme mobilisasinya merupakan pertanyaan penting. Tapi perlu telaah tersendiri.

Di sisi lain, banyak pesaing Jokowi menghadapi krisis kepercayaan. Terutama pada saat kemunculannya di panggung politik nasinal satu dekade lalu.

Rata-rata lawan Jokowi berasal dari kalangan elite politik dan ekonomi. Ketika elitisme berhadapan dengan populisme, Jokowi selama ini relatif berhasil memenangi panggung.

Namun, di balik kekuatan itu terdapat kelemahan mendasar: Jokowi tidak memiliki partai politik yang benar-benar menjadi rumah institusionalnya. Kariernya dari wali kota hingga presiden ditopang kendaraan partai pinjaman.

Ketika kendaraan itu ditarik, ia kehilangan fondasi organisasi permanen. Upaya membangun kekuatan melalui PSI belum otomatis menggantikan fungsi tersebut. Partai bukan sekadar nama dan kendaraan, melainkan organisasi, kader, basis massa, serta kemampuan mengonsolidasikan dukungan.

Dalam konteks inilah, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah perwira menjadi pukulan serius. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ia menyentuh keamanan negara dan legitimasi kekuasaan.

Ada dua konsekuensi politik. Pertama, jaringan loyalitas yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi dapat mengalami syok dan demoralisasi. Pelindung bagi para die hard Jokowi dalam manuver politik (Listyo) telah teriliminasi. Bahkan kini diancam oleh tuduhan berat: makar.

Kedua, kedekatan Listyo dengan Jokowi berpotensi menjadi beban moral bagi mereka yang selama ini menjadikan keduanya sebagai patron. Loyalitas yang semula menjadi kebanggaan bisa berubah menjadi keraguan. Bahkan jarak.

Tentu, kedekatan bukan bukti keterlibatan. Tidak ada dasar menyimpulkan Jokowi memerintahkan, mengetahui, atau menjadi pengguna akhir operasi tersebut tanpa bukti. Namun, politik tidak hanya bergerak melalui fakta hukum. Ia juga dibentuk oleh persepsi dan kepercayaan.

Di sinilah letak bahayanya. Jika satu kaki infrastruktur politik Jokowi—jaringan loyalitas birokrasi—kehilangan legitimasi, kaki lainnya, yakni massa dan mesin opini, belum tentu cukup kuat menopang bangunan kekuasaannya.

Bangunan politik tidak selalu runtuh karena kehilangan seluruh pendukung. Terkadang, ia mulai roboh ketika orang-orang yang menopangnya kehilangan alasan moral untuk tetap berdiri di belakangnya.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.