Tiga Dekade Reformasi dan Pembuktian Sri Sultan

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 14/11/2026

Reformasi 1998 merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah politik Indonesia. Ia lahir dari keresahan kolektif terhadap kekuasaan yang terlalu lama terpusat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tersumbatnya kebebasan demokrasi. Setidaknya begituah narasi yang berkembang kala itu.

Sejumlah tokoh kemudian tampil mengambil risiko sejarah. Di antaranya Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid (Cak Nur), Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Tiga dekade perjalanan Reformasi sudah berlalu. Kita patut melakukan refleksi.

Cak Nur telah wafat, tetapi konsistensi intelektualnya tetap menjadi warisan penting. Ia pernah mencoba masuk politik praktis melalui konvensi Golkar. Tetapi mundur karena menilai proses politik saat itu terlalu membutuhkan “gizi”.

Gus Dur pernah menjadi presiden, meskipun masa pemerintahannya singkat. Ia dikenang sebagai tokoh pluralisme. Setidaknya bagi sejumlah kalangan.

Megawati juga pernah memimpin negeri ini, tetapi pemerintahannya meninggalkan catatan kontroversial. Antara lain penjualan saham mayoritas Indosat kepada pihak Singapura. Pada masanya pula, Indonesia kalah dalam sengketa Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.

Sementara itu, Amien Rais pernah memimpin MPR pada masa perubahan besar konstitusi. Amandemen UUD 1945 memang melahirkan kemajuan demokrasi, tetapi juga menuai kritik karena dinilai kebablasan dan menyisakan persoalan dalam desain ketatanegaraan.

Mereka masing-masing meninggalkan capaian sekaligus catatan kritis. Pergantian kekuasaan ternyata belum otomatis menghadirkan tata kelola negara yang sesuai dengan cita-cita Reformasi.

Di antara tokoh-tokoh tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki perjalanan yang menarik. Pada Mei 1998, ketika situasi politik berada dalam ketidakpastian, Sultan tampil menyuarakan perubahan melalui Pisowanan Ageng di Yogyakarta.

Kehadirannya bukan sekadar sebagai penguasa Keraton. Melainkan juga sebagai figur yang menyuarakan keresahan masyarakat dan mendukung perubahan secara damai.

Namun, berbeda dengan beberapa tokoh Reformasi lainnya, Sultan belum memperoleh kesempatan pada tingkat kepemimpinan nasional untuk membuktikan secara langsung gagasan dan keresahan yang dahulu mendorongnya ikut dalam gerakan Reformasi. Pengabdiannya sebagai Gubernur DIY tentu merupakan bagian dari perjalanan politiknya. Tetapi ruang pembuktian pada tingkat nasional merupakan perkara berbeda.

Kini, setelah hampir tiga dekade, Reformasi menghadapi persoalan serius. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi kualitas demokrasi dipertanyakan. Korupsi belum teratasi, oligarki semakin diperbincangkan, penegakan hukum menuai kritik, dan politik kerap lebih sibuk mengurus kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Reformasi kehilangan arah dan sebagian cita-cita awalnya belum terwujud.

Dalam konteks itulah, peluang Sri Sultan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden, apabila benar-benar diberikan, menjadi relevan untuk diperbincangkan.

Ini bukan semata-mata soal jabatan atau penghormatan terhadap seorang tokoh sejarah. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan apakah semangat Reformasi 1998 masih hidup dalam dirinya. Apakah keresahan yang dahulu disuarakan di Yogyakarta masih menjadi kompas moral ketika berhadapan dengan kekuasaan nasional?

Sejarah telah mencatat keberanian Sultan pada 1998. Kini, publik menunggu pembuktian dalam bentuk gagasan, keberanian politik, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Reformasi tidak cukup dikenang sebagai peristiwa. Ia harus dituntaskan sebagai cita-cita.

Apakah Sri Sultan akan berhenti sebagai simbol Reformasi 1998, atau memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa keresahan yang dahulu menggerakkannya masih relevan bagi masa depan Indonesia?

Kita tunggu perkembangan situasi kebangsaan pada hari-hari dekat ini.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.