Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi, 22/11/2026
Fenomena ceramah konfrontatif dalam dakwah Islam dapat dilihat dari polemik yang melibatkan Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis. Peristiwanya terjadi pada Oktober–November 2026.
Polemik tersebut bermula dari beredarnya potongan video ceramah Habib Alwi yang memuat pernyataan kontroversial dan dinilai merendahkan martabat perempuan serta jamaah. Kritik yang disampaikan KH Cholil Nafis kemudian direspons dengan pernyataan keras oleh Habib Alwi yang mempertanyakan kapasitas dan kedudukan KH Cholil Nafis di MUI.
Kasus ini menunjukkan bahwa ceramah keagamaan dapat bergeser dari fungsi edukatif dan persuasif menjadi komunikasi konfrontatif. Itu terjadi ketika menggunakan bahasa provokatif, serangan personal, dan delegitimasi terhadap pihak yang berbeda pandangan.
Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan etika komunikasi dakwah. Khususnya prinsip qaulan ma’rufa (perkataan yang baik), qaulan sadida (perkataan yang benar), dan mujadalah billati hiya ahsan (berdialog dengan cara yang terbaik).
Kasus Habib Alwi ini menjadi contoh penting mengenai tantangan menjaga kesantunan, otoritas moral, dan persatuan umat dalam praktik dakwah kontemporer.
Fenomena serupa pernah mewarnai kontroversi sejumlah pendakwah. Evie Effendi pada 2018 menuai kritik karena pernyataannya tentang Nabi Muhammad dalam menafsirkan Surah Ad-Duha. Peristiwa itu dikabarkan memberikan klarifikasi dan meminta maaf setelah bertemu MUI Jawa Barat.
Gus Nur atau Sugi Nur dijatuhi hukuman 18 bulan pada 2019 dalam perkara video yang dinilai menghina NU. Habib Bahar bin Smith pernah dilaporkan pada 2018 atas ucapannya tentang Presiden Jokowi. Akan tetapi vonis tiga tahun yang dijatuhkan pada 2019 berkaitan dengan perkara penganiayaan dua remaja, bukan ucapan tersebut.
Habib Rizieq Shihab dilaporkan PMKRI pada 2016 atas pernyataan yang dinilai menghina umat Kristen. Sementara itu, ceramah Syafiq Riza Basalamah di Surabaya pada 2024 mendapat penolakan sejumlah kelompok dan berujung kericuhan acara, bukan vonis pidana terhadap penceramah.
Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) memungkinkan pembatasan berdasarkan undang-undang demi menghormati hak orang lain, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur perbuatan permusuhan, kebencian, atau hasutan berbasis agama dalam Pasal 300. Penyebarluasan materinya dalam Pasal 301. Penghasutan melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dalam Pasal 246.
UU TPKS Pasal 5 juga dapat menjadi bahan pemeriksaan atas dugaan pelecehan seksual nonfisik dalam kasus Habib Alwi. Tentu saja apabila unsur perbuatan dan maksud merendahkan martabat berdasarkan seksualitas atau kesusilaan terpenuhi. Penerapannya harus diuji berdasarkan konteks dan bukti. Bukan diasumsikan otomatis.
Dalam pengawasan dakwah, MUI memiliki otoritas moral dan keagamaan untuk melakukan tabayun, memberi peringatan, serta merekomendasikan umat agar tidak mengundang atau mengikuti pendakwah yang dinilai melanggar etika dakwah. Seruan KH Cholil Nafis dalam kasus Habib Alwi merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut dan patut dihormati sebagai rekomendasi moral.
Penanganan dugaan tindak pidana tetap menjadi ranah aparat penegak hukum dan pengadilan. Adapun UU ITE Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) memberi pemerintah kewenangan mencegah penyebaran serta memutus akses konten elektronik yang melanggar hukum.
Pengawasan juga dapat diperkuat melalui gagasan pembentukan Dakwah Watch independent. Fungsinya untuk memantau ceramah, memverifikasi pengaduan, mengadvokasi korban, dan menerbitkan rekomendasi etik.
Lembaga ini bukan alat sensor atau penegak hukum. Melainkan mitra masyarakat dan MUI dalam menjaga dakwah agar tetap santun, bertanggung jawab, dan mempersatukan umat.
Lembaga ini bisa menelaah kontent dakwah yang melanggar hukum untuk kemudian memberi masukan kepada aparat atas pelanggaran yang terjadi. Agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Penertiban dakwah provokatif perlu penyelesaian dua front. Pertama, front pembinaan. Kedua, front penegkan hukum.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.