Berkaca Kepada Kisah Pak Harto Memimpin pada 1967–1973 dan 14 Tahun Sandal Sri Rama Memimpin Ayodhya, Bukankah Boleh Ketika Prabowo Tidak Mengajukan Cawapres Pengganti Gibran?

Oleh Thowaf Zuharon

Ada sebuah kisah yang lebih tua daripada republik, lebih panjang umurnya daripada segala undang-undang, dan barangkali lebih arif daripada pertengkaran para ahli tata negara. Kisah itu datang dari Ayodhya, sebuah kerajaan dalam wiracarita Ramayana, ketika manusia belajar bahwa singgasana tidak selalu membutuhkan seseorang yang duduk di atasnya untuk mempertahankan kewibawaannya.

Konon, ketika Sri Rama harus meninggalkan Ayodhya menuju hutan selama empat belas tahun, adiknya, Bharata, menghadapi sebuah persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar pergantian kekuasaan. Ayah mereka, Raja Dasaratha, telah wafat. Rama, pewaris yang semestinya memerintah, menjalani pengasingan demi memenuhi janji sang ayah. Sementara Bharata, yang mempunyai kesempatan menduduki takhta, justru menolak menikmati kekuasaan yang diperolehnya dari sebuah kemelut keluarga kerajaan.

Bharata menyusul Rama ke hutan. Ia memohon agar kakaknya pulang. Tetapi Rama tidak bersedia mengingkari janji. Maka Bharata meminta sesuatu yang terdengar ganjil bagi orang yang memahami kekuasaan hanya sebagai kursi, mahkota, istana, dan pengawal: sepasang sandal milik Sri Rama.

Sandal itu dibawa pulang, ditempatkan di singgasana sebagai lambang kedaulatan Rama, sementara Bharata menjalankan pemerintahan sebagai pemegang amanah. Selama empat belas tahun, sandal itu menjadi perlambang penguasa yang tidak hadir secara fisik, tetapi tetap dihormati sebagai pemilik legitimasi. Bharata sendiri memilih hidup sederhana di luar pusat kemegahan istana, menunggu kepulangan kakaknya.

Bayangkan. Sebuah kerajaan besar menempatkan sepasang sandal di atas singgasana. Tidak ada yang meminta sandal itu berpidato. Tidak ada yang menuntutnya menghadiri rapat kabinet. Tidak pula ada ahli hukum kerajaan yang mengajukan gugatan karena sepasang alas kaki dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai raja.

Tentu saja sandal tidak pernah benar-benar menyelenggarakan pemerintahan. Bharatalah yang bekerja. Namun, di situlah keindahan sekaligus kedalaman filsafat politik Ramayana. Kekuasaan bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki kursi, melainkan siapa yang menjaga amanah di belakang kursi itu. Singgasana dapat kosong dari tubuh seorang raja, tetapi tidak boleh kosong dari tanggung jawab.

Dalam Ayodhya Kanda, terutama kisah penyerahan paduka pada bagian 112, kita menemukan pelajaran bahwa legitimasi, kehadiran fisik, dan pelaksanaan pemerintahan merupakan tiga perkara yang dapat dibedakan. Bharata tidak menganggap dirinya pemilik kekuasaan. Ia sekadar penjaga amanah sampai Rama kembali.

Barangkali, jika Bharata hidup di Jakarta sekarang, orang-orang akan bertanya mengapa ia tidak segera mengangkat raja definitif. Bharata mungkin hanya tersenyum. Sebab, dalam pemahamannya, tidak semua kekosongan harus diselesaikan dengan perebutan kursi. Kadang-kadang, justru kemampuan menahan diri dari menduduki kursi merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap kekuasaan.

Tetapi Indonesia bukan Ayodhya. Prabowo bukan Bharata. Dan UUD 1945 tentu tidak dapat digantikan dengan sepasang sandal.

Justru karena itulah kisah tersebut menarik dijadikan pintu masuk untuk memeriksa sebuah pertanyaan hukum yang kini dapat mengusik perdebatan ketatanegaraan: apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, bolehkah Presiden Prabowo Subianto memilih tidak mengajukan dua calon penggantinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Pertanyaan itu tidak sesederhana kedengarannya. Ia membawa kita menyusuri sejarah kepresidenan Indonesia, memasuki lorong-lorong amendemen konstitusi, menengok pengalaman Amerika Serikat, hingga mempertanyakan apakah sebuah kewajiban yang tidak disertai ancaman sanksi dapat diabaikan begitu saja oleh pemegang kekuasaan.

Dan di tengah perjalanan tersebut, kita akan bertemu dengan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, serta Presiden B.J. Habibie. Ketiganya pernah menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden. Republik tidak berhenti berputar. Negara tidak kehilangan kewibawaannya hanya karena satu kursi di Istana dibiarkan kosong.

Maka persoalannya menjadi menarik: apakah sejarah telah memberikan sebuah pelajaran konstitusional yang kini terlalu mudah kita lupakan?

Republik yang Pernah Hidup Tanpa Wakil Presiden

Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Peristiwa itu mengakhiri kebersamaan politik dua tokoh yang sejak Proklamasi Kemerdekaan dikenal sebagai dwitunggal Soekarno-Hatta.

Sejak pengunduran diri Hatta, Bung Karno memimpin tanpa Wakil Presiden sampai kekuasaannya berakhir pada 1967. Hampir sebelas tahun lamanya Republik Indonesia tidak memiliki pejabat yang menduduki jabatan Wakil Presiden.

Pemerintahan tetap berjalan. Menteri-menteri tetap bekerja. Keputusan negara tetap diambil. Politik nasional mengalami pergolakan, tetapi kekosongan kursi Wakil Presiden bukanlah alasan hukum yang dengan sendirinya mengakhiri keabsahan jabatan Presiden Soekarno.

Memang, pemerintahan Bung Karno akhirnya berakhir dalam suatu proses politik dan ketatanegaraan yang luar biasa. Namun, peristiwa tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi akibat dari keputusannya tidak mengangkat Wakil Presiden pengganti Hatta.

Lalu datanglah masa Presiden Soeharto.

Pada Maret 1967, melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968, ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia.

Menariknya, sejak 1967 sampai 1973, Pak Harto menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden.

Selama kurang lebih enam tahun, jabatan itu dibiarkan kosong. Tidak ada Wakil Presiden yang setiap pagi harus menunggu pembagian pekerjaan dari Presiden. Tidak ada pula kewajiban bagi Pak Harto untuk segera mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPRS sebagaimana mekanisme yang dikenal sekarang.

Tetapi pemerintahan berjalan. Kabinet bekerja. Negara melaksanakan agenda pembangunan dan konsolidasi politik. Baru pada 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto.

Yang lebih penting untuk dicatat, MPRS maupun MPR tidak memberhentikan Pak Harto karena selama bertahun-tahun tidak mempunyai Wakil Presiden. Kekosongan tersebut tidak diperlakukan sebagai alasan yang dengan sendirinya membatalkan keabsahan kepresidenannya.

Sejarah ini memberi kita satu kesimpulan yang tidak dapat disangkal: keberadaan Wakil Presiden bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya setiap tindakan pemerintahan Presiden.

Pengalaman serupa muncul kembali ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden, menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, setelah Habibie menjadi Presiden, kursi Wakil Presiden yang ditinggalkannya tidak segera diisi.

Habibie memerintah hingga Oktober 1999 tanpa Wakil Presiden

Di tengah gelombang Reformasi, krisis ekonomi, perubahan politik, dan tuntutan demokratisasi, pemerintahan tetap berlangsung. Bahkan, berbagai keputusan penting negara tetap diambil ketika Presiden tidak mempunyai pendamping dalam jabatan Wakil Presiden.

Tidak ada ketentuan yang membuat Habibie otomatis kehilangan jabatan hanya karena kursi Wakil Presiden kosong. Berakhirnya pemerintahannya pada 1999 merupakan akibat proses politik dan keputusan MPR dalam pemilihan kepemimpinan nasional, bukan pemakzulan karena tidak mengangkat Wakil Presiden.

Tiga preseden ini bukan cerita kecil dalam sejarah Republik. Soekarno, Soeharto, dan Habibie memperlihatkan bahwa Indonesia pernah mempunyai pengalaman panjang mengenai pemerintahan dengan satu jabatan kepresidenan yang tidak terisi.

Akan tetapi, sejarah hukum mempunyai sifat yang kadang-kadang kurang menyenangkan bagi orang yang gemar mencari pembenaran dari masa lampau: suatu tindakan yang diperbolehkan oleh aturan lama belum tentu diperbolehkan oleh aturan baru.

Ketiga pengalaman tersebut berlangsung sebelum amendemen UUD 1945 yang memperkenalkan mekanisme khusus pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai.

Ketika Konstitusi Berbicara, tetapi Tidak Menyebut Hukuman

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam enam puluh hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kalimat itu tampaknya terang. Namun, dalam ilmu hukum, sesuatu yang tampak terang belum tentu selesai hanya dengan membacanya sekali.

Perhatikan susunan kalimatnya. Yang secara eksplisit diperintahkan menyelenggarakan sidang dalam enam puluh hari adalah MPR. Sedangkan Presiden diberi kewenangan mengusulkan dua calon. Pasal tersebut tidak secara tersendiri mencantumkan tenggat pengajuan nama oleh Presiden, apalagi ancaman pemberhentian apabila Presiden tidak melakukannya.

Akan tetapi, pembentuk undang-undang kemudian memperinci mekanismenya. Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat empat belas hari sebelum sidang paripurna MPR.

Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa konstitusi dan undang-undang sama sekali tidak mengenal kewajiban pengajuan calon. Keduanya telah membentuk mekanisme yang saling berkaitan. Presiden mengajukan, MPR memilih.

Namun, benar pula bahwa peraturan tersebut tidak secara khusus menetapkan pidana, denda, ataupun pemberhentian otomatis bagi Presiden yang tidak mengajukan calon.

Di sinilah muncul perbedaan penting antara kewajiban hukum dan sanksi hukum.

Ada orang yang beranggapan bahwa sesuatu baru disebut wajib apabila tersedia hukuman bagi pelanggarnya. Tetapi hukum tata negara tidak selalu bekerja seperti hukum pidana. Konstitusi memuat banyak kewajiban yang pelaksanaannya bergantung pada mekanisme kelembagaan, pengawasan politik, dan kesadaran para pemegang jabatan.

Seseorang tidak serta-merta boleh mengabaikan kewajiban hanya karena tidak menemukan ancaman hukuman di akhir pasal.

Namun, negara juga tidak boleh menciptakan hukuman yang tidak mempunyai dasar hukum hanya karena tindakan seorang Presiden dianggap mengecewakan secara politik.

Dengan kata lain, tidak adanya sanksi otomatis tidak berarti tidak adanya kewajiban; tetapi adanya kewajiban juga tidak berarti tersedia kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa saja.

Di titik ini, perdebatan mengenai Prabowo menjadi lebih menarik daripada sekadar soal dua nama calon Wakil Presiden.

Jika Presiden memilih tidak mengajukan dua nama, terdapat persoalan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusi. Namun, apakah persoalan tersebut cukup untuk memberhentikannya? Jawabannya harus dicari pada ketentuan lain, bukan dengan memperluas Pasal 8 sesuka hati.

Presiden Tidak Dapat Dimakzulkan Hanya karena Kursi Wakil Presiden Kosong

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan. Alasan tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Tidak terdapat rumusan tersendiri yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan hanya karena tidak mengajukan dua calon Wakil Presiden.

Inilah argumentasi yang dapat memperkuat kedudukan Presiden Prabowo apabila suatu saat timbul perdebatan mengenai keterlambatan atau penolakannya mengajukan calon pengganti Gibran.

Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semua bentuk penolakan pasti kebal dari pengujian hukum.

Dalam hukum tata negara terdapat perbedaan antara kesalahan konstitusional biasa dan pelanggaran yang dapat memenuhi alasan pemberhentian. Kegagalan menjalankan suatu kewajiban belum tentu termasuk pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, ataupun perbuatan tercela.

Sebaliknya, apabila suatu tindakan dilakukan dengan kesengajaan, disertai penyalahgunaan kewenangan, dan mempunyai akibat serius terhadap penyelenggaraan negara, DPR secara teoritis dapat memeriksa apakah tindakan tersebut memenuhi kategori pelanggaran dalam Pasal 7A.

Kategori yang mungkin diperdebatkan adalah perbuatan tercela. UU Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian yang berkaitan dengan perbuatan yang merendahkan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Namun, menganggap setiap ketidakpatuhan administratif atau konstitusional sebagai perbuatan tercela akan membuat batas pemakzulan menjadi terlalu elastis.

Konstitusi tidak boleh berubah menjadi karet gelang yang dapat ditarik sepanjang kepentingan politik.

Kalaupun DPR hendak mempersoalkan tindakan Presiden melalui mekanisme pemberhentian, Pasal 7B mengharuskan proses yang panjang. Pendapat DPR harus memperoleh dukungan konstitusional, kemudian diperiksa Mahkamah Konstitusi. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan akhir tetap memerlukan persyaratan kehadiran dan persetujuan yang sangat tinggi dalam sidang MPR.

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR paling lama sembilan puluh hari. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian paling lambat tiga puluh hari sejak menerima usul DPR.

Maka, Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena sejumlah orang merasa kursi Wakil Presiden terlalu lama kosong. Bahkan, kesimpulan bahwa Presiden melanggar kewajiban konstitusional belum dengan sendirinya memenuhi alasan pemakzulan.

Ada jarak yang harus ditempuh antara pelanggaran kewajiban dan pemberhentian Presiden. Jarak itulah yang dijaga oleh negara hukum.

Mengapa Pak Harto Tidak Dimakzulkan?

Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang lebih dalam daripada sekadar menyatakan bahwa Pak Harto mempunyai kekuasaan politik yang kuat.

Pada masa Soeharto memimpin tanpa Wakil Presiden, UUD 1945 belum mengenal Pasal 8 ayat (2) sebagaimana berlaku sekarang. Konstitusi ketika itu belum menyediakan prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam enam puluh hari melalui dua calon yang diajukan Presiden.

Karena itu, kekosongan jabatan Wakil Presiden pada 1967–1973 tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang memang belum ada.

Begitu pula pengalaman Habibie pada 1998–1999.

Kedua preseden tersebut penting, tetapi mempunyai keterbatasan. Keduanya membuktikan bahwa pemerintahan tanpa Wakil Presiden dapat tetap sah dan berjalan. Keduanya tidak membuktikan bahwa Presiden sesudah amendemen boleh mengabaikan prosedur pengisian jabatan yang kini secara tegas diatur.

Di sini perlu dibedakan istilah preseden ketatanegaraan dan yurisprudensi. Pengalaman Pak Harto dan Habibie merupakan preseden praktik pemerintahan, bukan putusan pengadilan yang menetapkan kaidah hukum mengikat bagi Presiden-Presiden sesudahnya.

Dalam tradisi hukum konstitusi, praktik yang berlangsung berulang kali dan diterima sebagai kewajiban dapat berkembang menjadi konvensi ketatanegaraan. Tetapi suatu konvensi tidak dapat begitu saja menyingkirkan ketentuan tertulis yang lahir kemudian.

Maka sejarah Pak Harto memberikan pelajaran tentang kesinambungan pemerintahan, bukan izin tanpa batas untuk menanggalkan Pasal 8 UUD 1945.

Namun, pengalaman tersebut tetap mempunyai nilai penting untuk membantah anggapan bahwa Indonesia akan serta-merta mengalami kehancuran konstitusional hanya karena jabatan Wakil Presiden tidak terisi.

Negara pernah mengalaminya. Negara tetap hidup.

Di Antara Kewenangan Presiden dan Hak MPR

Ada satu pertanyaan yang jarang memperoleh perhatian. Jika Presiden tidak mengajukan dua calon, apakah MPR boleh mencari sendiri penggantinya?

Pasal 8 ayat (2) tidak memberikan kewenangan tersebut.

MPR hanya dapat memilih dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dalam mekanisme ini, kewenangan pengusulan berada pada Presiden, sedangkan kewenangan pemilihan berada pada MPR.

Pembagian itu bukan sekadar tata cara administratif. Ia mencerminkan desain keseimbangan antara legitimasi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan kewenangan MPR sebagai lembaga konstitusional.

Seandainya MPR boleh mengajukan sendiri calon Wakil Presiden ketika Presiden tidak mengirimkan nama, persoalannya justru menjadi lebih rumit. MPR akan mengambil alih kewenangan yang oleh UUD diberikan kepada Presiden.

Sebaliknya, jika Presiden boleh menolak mengajukan nama tanpa batas waktu, kewenangan MPR untuk memilih Wakil Presiden menjadi tidak dapat dijalankan.

Dua kemungkinan itu sama-sama memperlihatkan adanya ketegangan dalam desain konstitusi.

Dalam ilmu hukum, keadaan demikian dapat disebut kebuntuan konstitusional, atau constitutional deadlock. Dua lembaga memiliki kewenangan yang saling membutuhkan, tetapi tidak tersedia mekanisme yang jelas apabila salah satunya menolak menjalankan perannya.

Kebuntuan tersebut tidak otomatis mengakhiri pemerintahan. Namun, membiarkannya tanpa penyelesaian berarti menerima bahwa salah satu fungsi yang ditentukan konstitusi tidak dapat bekerja.

Di sinilah perbedaan antara kekuasaan yang sah dan kekuasaan yang dijalankan sesuai seluruh kewajiban hukumnya.

Presiden dapat tetap sah memerintah meskipun Wakil Presiden kosong. Tetapi keabsahan jabatannya tidak otomatis membenarkan setiap alasan untuk mempertahankan kekosongan tersebut.

Ilmu Hukum Mengenal Kekosongan, tetapi Tidak Menyukai Pembiaran

Dalam penelitian hukum tata negara, persoalan ini berkaitan dengan konsep constitutional omission, yaitu kegagalan menjalankan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perintah konstitusi.

Sebuah tindakan pemerintah dapat menimbulkan persoalan hukum bukan hanya karena pemerintah melakukan sesuatu yang dilarang, melainkan juga karena pemerintah tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan.

Namun, perlu dibedakan antara legislative omission, ketika pembentuk undang-undang tidak menyediakan aturan yang diperlukan, dan kelalaian lembaga eksekutif menjalankan kewenangan yang sudah ditentukan. Keduanya tidak selalu mempunyai mekanisme penyelesaian yang sama.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Tetapi MK bukan pengadilan yang mempunyai kewenangan umum untuk memerintahkan Presiden melakukan segala sesuatu yang dianggap sesuai konstitusi.

Apakah MPR dapat membawa persoalan penolakan Presiden mengajukan calon ke MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara? Secara akademis, kemungkinan tersebut dapat diperdebatkan. Namun, perkara demikian harus memenuhi syarat adanya sengketa kewenangan konstitusional yang nyata, bukan sekadar ketidakpuasan terhadap keputusan politik Presiden.

Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa MK pasti dapat memaksa Presiden mengirimkan dua nama hanya melalui permohonan semacam itu.

Di sini terlihat sebuah kekosongan mekanisme penegakan hukum yang justru layak menjadi perhatian para pembentuk undang-undang.

Negara mempunyai aturan mengenai pengisian jabatan, tetapi tidak menyediakan jawaban yang sepenuhnya tegas mengenai apa yang harus dilakukan apabila pengusul calon tidak melaksanakan tugasnya.

Kita seperti mempunyai pintu yang lengkap dengan kunci, tetapi lupa menyediakan prosedur ketika pemegang kunci tidak bersedia membukanya.

Para Sarjana Hukum dan Persoalan Kekosongan Kekuasaan

Persoalan ini sesungguhnya telah lama menarik perhatian akademisi hukum tata negara.

Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika, dalam penelitian berjudul Redesain Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Menurut Konstitusi yang diterbitkan jurnal Media Iuris Universitas Airlangga pada 2024, menunjukkan bahwa Pasal 8 ayat (2) masih menyisakan persoalan mengenai efektivitas mekanisme pengisian jabatan.

Kedua peneliti tersebut menyoroti bahwa tenggat konstitusional terutama mengatur penyelenggaraan sidang MPR, bukan secara lengkap menjamin kapan Wakil Presiden terpilih harus ditetapkan. Mereka bahkan mengusulkan perubahan mekanisme menjadi pengajuan satu calon, pembatasan waktu pemilihan menjadi tujuh hari, serta kemungkinan pengaturan Wakil Presiden sementara.

Penelitian itu memperlihatkan sesuatu yang penting: bahkan setelah amendemen, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden belum sepenuhnya terbebas dari persoalan hukum.

Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, melalui penelitian dalam Pakuan Law Review mengenai pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan perbandingan Amerika Serikat, Brasil, dan Prancis, juga memperlihatkan bahwa persoalan pengisian jabatan tidak cukup dipahami sebagai urusan mengganti seorang pejabat.

Ia mencakup persyaratan, prosedur, masa jabatan, serta jaminan kesinambungan pemerintahan.

Dua penelitian tersebut memberi landasan untuk membedakan kepentingan negara menjaga keberlangsungan pemerintahan dan kewajiban negara menjalankan prosedur pengisian jabatan.

Keduanya berkaitan, tetapi bukan perkara yang sama.

Kajian Jimly Asshiddiqie mengenai konstitusi dan lembaga kepresidenan juga relevan untuk memahami bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari susunan kekuasaan konstitusional. Presiden bukan sekadar atasan administratif Wakil Presiden, dan Wakil Presiden bukan pula pejabat yang dapat diadakan atau ditiadakan hanya berdasarkan selera Presiden.

Namun, dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karena itulah, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis memindahkan atau menghentikan kewenangan Presiden.

Pandangan Hans Kelsen mengenai tata susunan norma hukum dapat membantu menjelaskan persoalan ini. Suatu norma memperoleh kedudukan dalam sistem hukum melalui hubungan dengan norma yang lebih tinggi. Maka peraturan pelaksanaan mengenai pengisian Wakil Presiden harus dibaca dalam hubungan dengan UUD 1945, bukan dipisahkan dari sumber kewenangannya.

Sementara itu, pemikiran H.L.A. Hart mengenai perbedaan aturan yang mewajibkan perilaku dan aturan yang memberikan kewenangan membantu menerangkan bahwa tidak setiap norma hukum harus berbentuk larangan dengan ancaman pidana. Sebuah aturan dapat memberikan kewenangan sekaligus menentukan tata cara yang harus dipatuhi.

Di sisi lain, teori konvensi ketatanegaraan A.V. Dicey dan Ivor Jennings mengingatkan bahwa praktik pemerintahan sering berkembang melalui kebiasaan dan penerimaan politik. Tetapi kebiasaan yang berlangsung sebelum perubahan konstitusi tidak dengan sendirinya dapat menyingkirkan ketentuan tertulis sesudah perubahan tersebut.

Dengan pisau analisis itu, pengalaman Pak Harto dan Habibie memperoleh tempat yang tepat. Ia merupakan bahan penting bagi penafsiran sejarah, tetapi bukan norma yang lebih tinggi daripada UUD hasil amendemen.

Kita juga dapat menggunakan pendekatan political constitutionalism, sebagaimana dibahas Richard Bellamy, untuk memahami bahwa pengawasan politik oleh lembaga perwakilan merupakan bagian penting dari penjagaan konstitusi. Tidak setiap perselisihan antara lembaga negara harus diselesaikan dengan menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya penentu.

Dalam konteks Indonesia, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan mengenai keterlambatan pengajuan calon. MPR dapat menjalankan komunikasi kelembagaan untuk memastikan mekanisme pemilihan terlaksana. Namun, kewenangan pengawasan itu tetap tidak boleh berubah menjadi kekuasaan menghukum tanpa dasar hukum.

Ada pula pertanyaan mengenai abuse of constitutional power, atau penyalahgunaan kekuasaan konstitusional. Suatu kewenangan yang diberikan UUD untuk mencapai tujuan tertentu dapat menimbulkan masalah apabila digunakan justru untuk menggagalkan tujuan tersebut.

Jika Presiden mempunyai kewenangan eksklusif mengusulkan dua calon agar MPR dapat memilih Wakil Presiden, apakah kewenangan itu boleh digunakan sebagai alasan untuk memastikan MPR tidak pernah dapat memilih?

Pertanyaan tersebut merupakan tantangan paling serius terhadap pendapat bahwa Presiden bebas tidak mengajukan calon.

Namun, ia tetap harus dijawab dengan argumentasi hukum, bukan sekadar kemarahan politik.

Amerika Serikat Pernah Lebih Lama Hidup Tanpa Wakil Presiden

Pengalaman Indonesia bukan satu-satunya contoh dalam sejarah negara presidensial.

Amerika Serikat, yang kerap dijadikan rujukan dalam perdebatan sistem presidensial, pernah mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden selama bertahun-tahun secara kumulatif.

Sebelum Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi pada 1967, tidak terdapat mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Apabila Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau menggantikan Presiden, jabatan tersebut dapat tetap kosong sampai pemilihan berikutnya.

Menurut dokumentasi konstitusional Kongres Amerika Serikat, sepanjang periode 1789–1967, jabatan Wakil Presiden kosong selama lebih dari 37 tahun secara kumulatif.

Negara itu tidak otomatis kehilangan pemerintahan yang sah.

Namun, pengalaman panjang tersebut justru mendorong pembaruan konstitusi. Setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada 1963, persoalan kesinambungan kepemimpinan negara memperoleh perhatian semakin besar. Amendemen ke-25 kemudian mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengajukan calon yang harus memperoleh persetujuan mayoritas kedua kamar Kongres.

Mekanisme itu digunakan ketika Spiro Agnew mengundurkan diri pada 1973 dan Gerald Ford diangkat menjadi Wakil Presiden. Ketika Richard Nixon mengundurkan diri pada 1974, Ford menggantikannya sebagai Presiden, lalu Nelson Rockefeller diangkat menjadi Wakil Presiden melalui mekanisme yang sama.

Pelajaran dari Amerika Serikat mempunyai dua sisi.

Pertama, negara presidensial dapat tetap menjalankan pemerintahan ketika jabatan Wakil Presiden kosong.

Kedua, pengalaman kekosongan tersebut justru dapat menjadi alasan untuk memperjelas kewajiban pengisian jabatan, bukan membenarkan kekosongan tanpa batas.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mengalami perkembangan konstitusional. Keduanya bergerak dari praktik yang memungkinkan kekosongan berkepanjangan menuju pengaturan pengisian jabatan yang lebih tegas.

Karena itu, mengambil sejarah Amerika hanya untuk mengatakan bahwa Wakil Presiden tidak diperlukan akan mengabaikan separuh pelajaran yang paling penting: negara tersebut kemudian mengubah konstitusinya agar kekosongan dapat diatasi.

Antara Kebebasan Memilih dan Kebebasan Tidak Memilih

Di sinilah kita perlu kembali kepada Presiden Prabowo.

Pasal 8 ayat (2) memberikan kepada Presiden kewenangan menentukan dua nama calon Wakil Presiden. Kewenangan tersebut bukan milik ketua umum partai politik, bukan milik pimpinan DPR, dan bukan pula milik MPR.

MPR mempunyai kewenangan memilih, tetapi tidak mempunyai kewenangan menggantikan Presiden sebagai pengusul calon berdasarkan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, Presiden mempunyai ruang pertimbangan politik yang luas dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kebebasan menentukan calon dan kebebasan meniadakan proses pencalonan.

Kebebasan pertama secara jelas berakar pada kewenangan Presiden. Kebebasan kedua justru dipersoalkan karena dapat menggagalkan mekanisme yang diperintahkan UUD.

Seandainya Prabowo memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dua nama, berdialog dengan partai politik, atau menilai kebutuhan pemerintahan, tindakan itu harus dilihat dalam konteks batas waktu yang ditetapkan konstitusi dan undang-undang.

Tetapi apabila Presiden secara sadar memutuskan tidak akan pernah mengajukan calon sampai masa jabatannya berakhir, alasan historis Pak Harto dan Habibie tidak cukup untuk menyatakan tindakan tersebut pasti sesuai konstitusi.

Pada saat yang sama, tidak tersedia dasar untuk menyatakan bahwa keputusan tersebut otomatis menjadikannya pelaku tindak pidana atau Presiden yang harus diberhentikan.

Hukum pidana mengenal asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa dasar undang-undang. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3 tidak menciptakan tindak pidana khusus bagi Presiden yang tidak mengajukan calon Wakil Presiden.

Karena itu, menuduh Presiden melakukan tindak pidana hanya karena tidak mengirimkan dua nama akan melampaui ketentuan hukum yang tersedia, kecuali terdapat perbuatan lain yang secara mandiri memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Demikian pula, pengkhianatan terhadap negara tidak dapat begitu saja disamakan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur pengisian jabatan. Kategori pelanggaran konstitusional mempunyai persyaratan masing-masing.

Maka jawaban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bahwa Presiden bebas berbuat apa saja, melainkan bahwa kewajiban mengajukan calon dan kemungkinan sanksi terhadap kegagalannya merupakan dua persoalan yang harus dibuktikan secara terpisah.

Jika Presiden Mendadak Berhalangan, Siapa Menjaga Republik?

Ada satu persoalan yang tidak boleh hilang dari perdebatan mengenai kursi Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Wakil Presiden menggantikannya sampai habis masa jabatan.

Bagaimana jika jabatan Wakil Presiden sedang kosong?

Dalam keadaan itu, mekanisme penggantian langsung oleh Wakil Presiden tidak dapat dijalankan.

Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. MPR kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan konstitusi.

Namun, muncul persoalan penafsiran apabila Wakil Presiden telah lebih dahulu mengundurkan diri, lalu Presiden menyusul berhalangan tetap. Apakah keadaan yang terjadi secara berurutan tersebut dapat diperlakukan sama dengan keadaan ketika keduanya berhalangan secara bersamaan?

Penafsiran yang mengutamakan kesinambungan negara dapat mendukung penerapan mekanisme darurat tersebut. Tetapi persoalan ini tetap memperlihatkan perlunya kejelasan konstitusional.

Inilah sebabnya jabatan Wakil Presiden tidak dapat dipandang hanya sebagai kursi tambahan dalam pemerintahan.

Wakil Presiden memang tidak memegang kekuasaan pemerintahan yang terpisah dan setara dengan Presiden. Namun, keberadaannya mempunyai fungsi penting dalam mekanisme suksesi kepresidenan.

Membiarkan jabatan itu kosong tidak otomatis menghentikan negara. Tetapi semakin lama kekosongan berlangsung, semakin besar kebutuhan akan kepastian hukum mengenai kesinambungan kekuasaan.

Negara boleh tidak mempunyai Wakil Presiden untuk sementara waktu. Yang tidak boleh hilang adalah kepastian mengenai siapa yang menjalankan pemerintahan ketika keadaan luar biasa terjadi.

Kembali kepada Sandal Sri Rama

Kisah Bharata akhirnya membawa kita kembali ke sebuah pelajaran yang lebih mendasar daripada urusan kursi.

Empat belas tahun sandal Sri Rama ditempatkan sebagai lambang kekuasaan Ayodhya. Namun, keberhasilan pemerintahan dalam kisah itu tidak terjadi karena sandal mempunyai kesaktian administratif. Ia terjadi karena Bharata menjalankan amanah dengan kesetiaan, kedisiplinan, dan kesadaran bahwa kekuasaan bukan milik pribadinya.

Sandal tersebut tidak menggantikan pekerjaan seorang penguasa. Ia hanya mengingatkan bahwa pemerintahan harus mempunyai sumber legitimasi dan seseorang yang bertanggung jawab menjalankannya.

Dalam republik modern, sumber legitimasi itu bukan sandal, bukan mahkota, dan bukan pula kesaktian seorang pemimpin. Ia adalah konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Presiden Soekarno pernah memimpin tanpa Wakil Presiden. Pak Harto melakukannya selama kurang lebih enam tahun. Habibie pun menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden pada masa Reformasi.

Semua pengalaman tersebut mengingatkan bahwa keberlangsungan negara tidak semata-mata ditentukan oleh lengkap atau tidaknya setiap kursi kekuasaan.

Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa konstitusi dapat berubah. Apa yang dahulu tidak diatur, sekarang dapat menjadi kewajiban. Apa yang dahulu dibiarkan oleh praktik ketatanegaraan, sekarang dapat dibatasi oleh aturan tertulis.

Karena itu, pertanyaan mengenai boleh tidaknya Prabowo tidak mengajukan pengganti Gibran tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk Pak Harto, Habibie, atau sandal Sri Rama.

Ada dua kesimpulan yang harus berjalan bersama.

Pertama, Prabowo tetap dapat menjalankan jabatan Presiden secara sah meskipun kursi Wakil Presiden kosong. Kekosongan itu sendiri bukan alasan pemakzulan, bukan tindak pidana, dan tidak membatalkan kewenangan pemerintahannya.

Kedua, apabila jabatan Wakil Presiden telah kosong secara sah, Presiden tetap terikat mekanisme pengajuan dua calon menurut UUD 1945 dan UU MD3. Tidak adanya sanksi otomatis tidak dapat dijadikan bukti bahwa kewajiban tersebut boleh diabaikan tanpa batas.

Di antara kedua kesimpulan itulah perdebatan hukum harus berlangsung.

Barangkali ada yang menganggap jawaban demikian terlalu berhati-hati. Tetapi hukum tata negara memang tidak semestinya disusun hanya untuk memenangkan keinginan politik hari ini.

Sebab, konstitusi bukan surat cinta kepada seorang Presiden. Ia juga bukan surat ancaman dari lawan-lawan Presiden. Konstitusi adalah perjanjian bersama agar kekuasaan tidak berjalan hanya berdasarkan kehendak orang yang sedang memegangnya.

Pada akhirnya, kita dapat belajar dari Bharata tanpa harus menjadikan Ayodhya sebagai pengganti UUD 1945. Kita dapat menghormati pengalaman Pak Harto tanpa harus mengembalikan seluruh aturan ketatanegaraan ke tahun 1967. Kita pun dapat mempertahankan keabsahan kepresidenan Prabowo tanpa harus menyatakan bahwa semua kewajiban konstitusionalnya boleh ditanggalkan.

Mungkin persoalan terbesar republik ini bukanlah ketika sebuah kursi kosong. Yang lebih mengkhawatirkan justru ketika kursi penuh oleh orang-orang yang lupa mengapa kekuasaan diberikan kepada mereka.

Bharata memahami bahwa menjaga amanah jauh lebih penting daripada menduduki singgasana.

Pak Harto dan Habibie membuktikan bahwa pemerintahan dapat berlangsung tanpa Wakil Presiden.

Tetapi konstitusi Indonesia hari ini juga mengingatkan bahwa kekuasaan mempunyai tata cara, batas, dan tanggung jawab yang harus dihormati.

Maka pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah Prabowo boleh memerintah tanpa Wakil Presiden. Dalam keadaan tertentu, jelas ia dapat melakukannya.

Pertanyaan yang lebih sulit adalah apakah seorang Presiden boleh membiarkan kewajiban pengisian jabatan tidak terlaksana hanya karena tidak ada hukuman otomatis yang menunggunya.

Di situlah sejarah, hukum, dan kebijaksanaan bertemu. Dan di situlah pula sebuah republik diuji: bukan semata-mata oleh siapa yang duduk di singgasana, melainkan oleh kesediaan pemegang kekuasaan untuk tunduk kepada aturan yang membuat singgasana itu sah.

Ketika Prabowo Memilih Remis: Tak Ada yang Menang, Tak Ada yang Kalah

Pada akhirnya, politik barangkali memang lebih menyerupai permainan catur daripada perlombaan lari. Dalam perlombaan lari, seseorang harus mencapai garis finis lebih dahulu untuk dinyatakan menang. Tetapi dalam catur, dua pemain yang sama-sama cerdik dapat mengakhiri pertandingan tanpa seorang pun menjadi pemenang atau pecundang.

Orang menyebutnya remis.

Di atas papan catur, remis bukan selalu pertanda kelemahan. Ia kadang-kadang justru lahir dari kecerdasan membaca keadaan, kesabaran menimbang kemungkinan, dan kesadaran bahwa memaksakan kemenangan dapat membuat seluruh permainan berakhir dengan kekalahan yang tidak diperlukan.

Dalam politik Indonesia, barangkali pelajaran sederhana itu patut direnungkan. Seandainya Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, persoalan penggantinya tentu akan mengundang berbagai kepentingan. Partai-partai politik mungkin mempunyai calon. Kelompok-kelompok kekuasaan mungkin mempunyai harapan. Para pendukung Gibran pun tentu memiliki perasaan politik yang tidak dapat dianggap sepele.

Setiap nama yang muncul berpotensi melahirkan kegembiraan bagi sebagian orang dan kekecewaan bagi sebagian lainnya. Sebab, dalam perebutan jabatan politik, satu orang yang memperoleh kursi sering kali berarti sejumlah orang lain harus mengubur harapan.

Tetapi bagaimana jika Presiden Prabowo memilih jalan yang tidak lazim? Bagaimana jika ia tidak segera menghadirkan seorang pemenang baru, melainkan membiarkan semua kekuatan politik memahami bahwa kepentingan bangsa tidak harus selalu diselesaikan dengan pembagian kursi?

Dalam bahasa catur, barangkali Prabowo sedang membayangkan sebuah remis.

Tidak ada tokoh politik yang dapat mengumumkan kemenangan karena berhasil memperoleh kursi Wakil Presiden. Tidak ada partai yang merasa dipermalukan karena calonnya dikalahkan. Tidak ada kelompok yang harus menyaksikan lawan politiknya berpesta di atas kekalahan mereka.

Bahkan, para pendukung Gibran tidak perlu merasa bahwa pengunduran diri tokoh yang mereka dukung harus disusul dengan kemenangan kelompok lain. Mereka tidak harus merasa kehilangan dua kali: pertama kehilangan Gibran dari jabatan Wakil Presiden, kemudian menyaksikan kursi yang ditinggalkannya menjadi simbol kemenangan kekuatan politik yang berbeda.

Begitu pula seluruh unsur dan elemen bangsa. Tidak perlu ada yang merasa sedang dihukum. Tidak perlu ada yang merasa sedang disingkirkan. Tidak perlu ada yang harus menanggung sakit hati hanya karena pergantian jabatan diperlakukan sebagai pertandingan yang wajib menghasilkan pemenang.

Tentu, dalam negara hukum, sebuah remis politik tidak dapat dengan sendirinya menghapus kewajiban konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tetap harus dihormati. Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, mekanisme pengisian jabatan yang ditentukan konstitusi tidak boleh dianggap hilang hanya karena semua pihak menghendaki kompromi.

Namun, dalam ruang pertimbangan politik yang tersedia secara sah, gagasan remis tetap menawarkan kebijaksanaan: jangan menjadikan setiap perubahan kekuasaan sebagai kesempatan untuk mempermalukan pihak lain.

Bukankah Bharata juga memilih tidak memenangkan singgasana Ayodhya? Ia membawa pulang sandal Sri Rama, bukan mahkota untuk dirinya sendiri. Ia menjaga kerajaan tanpa menganggap kekuasaan sebagai hadiah yang harus direbut.

Bukankah sejarah Pak Harto pada 1967–1973 dan Habibie pada 1998–1999 juga mengingatkan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh lengkapnya semua kursi kekuasaan, meskipun ketentuan konstitusi pada masa itu berbeda dengan sekarang?

Maka, jika suatu hari Prabowo menghadapi persoalan penggantian Wakil Presiden, barangkali kebijaksanaan terbesarnya bukan semata-mata terlihat dari siapa yang dipilih, melainkan juga dari bagaimana ia menjaga agar proses tersebut tidak melahirkan perpecahan baru.

Sebab, republik ini sudah terlalu sering menyaksikan orang-orang yang merasa harus menang dalam segala hal. Menang dalam pemilihan. Menang dalam perundingan. Menang dalam pembagian jabatan. Bahkan, ketika rakyat sedang menunggu pekerjaan, kesejahteraan, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, sebagian elite masih sibuk menghitung siapa memperoleh kursi lebih tinggi.

Padahal, dalam kehidupan berbangsa, tidak semua kemenangan harus dimiliki seseorang. Ada kalanya kemenangan terbesar justru terjadi ketika tak seorang pun merasa dikalahkan.

Dan barangkali, apabila seluruh pihak dapat menerima sebuah penyelesaian politik yang sah tanpa dendam, tidak ada pendukung Gibran yang harus sakit hati, tidak ada kelompok politik yang harus merasa dipermalukan, dan tidak ada elemen bangsa yang harus menganggap dirinya pecundang.

Papan catur dapat ditutup. Para pemain dapat saling menjabat tangan. Republik melanjutkan pekerjaannya.

Sebab, yang paling penting bukanlah siapa yang berhasil menduduki kursi berikutnya, melainkan apakah bangsa ini tetap mampu duduk bersama setelah permainan selesai.

Di Ayodhya, Bharata menjaga singgasana dengan sepasang sandal. Di Indonesia, konstitusi menjaga kekuasaan dengan seperangkat aturan. Keduanya mengingatkan bahwa kewibawaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberaniannya mengambil kekuasaan, tetapi juga dari kebijaksanaannya menahan diri.

Maka, barangkali ada sebuah kemungkinan yang patut direnungkan dalam perdebatan politik kita: ketika semua orang sibuk mencari siapa yang akan menang dan siapa yang harus kalah, Prabowo justru memilih mengajarkan bahwa tidak setiap pertandingan harus berakhir dengan seseorang tersungkur.

Remis.

Tak ada yang menang. Tak ada yang kalah. Tak perlu ada yang sakit hati.

Dan apabila kebijaksanaan politik itu dapat diwujudkan tanpa mengingkari konstitusi, mungkin di situlah kemenangan yang sesungguhnya: bukan kemenangan seorang Presiden, bukan kemenangan pendukung Gibran, bukan pula kemenangan kelompok yang menginginkan penggantinya.

Melainkan kemenangan sebuah republik yang akhirnya mengerti bahwa menjaga persaudaraan kadang-kadang jauh lebih berharga daripada memenangkan perebutan sebuah kursi. Dengan bermain Remis, Prabowo telah Menang Tanpa Ngasorake (Menang Tanpa Merendahkan Pihak Lain).

Thowaf Zuharon Mengampu pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara

Lihat juga...