Gibran Berhenti Setelah Panen

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi, 21/11/2026

 

Dalam politik, tidak semua kolaborasi harus berakhir dengan hubungan permanen. Ada kontribusi, ada kepentingan, ada keuntungan, dan ada konsekuensi.

Karena itu, melihat perjalanan politik Gibran semata-mata dari sudut siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan adalah cara pandang yang terlalu sederhana.

Gibran ikut berkontribusi dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sebaliknya, ia memperoleh posisi sebagai wakil presiden. Sebuah keuntungan politik yang luar biasa besar bagi seseorang yang saat itu baru berusia 36 tahun.

Kini, setelah dua tahun menjabat dan memutuskan berhenti, Gibran tidak pulang dengan tangan kosong.

Ia sudah panen.

Panen CV. Panen pengalaman. Panen jaringan. Panen popularitas. Panen pengenalan nasional, bahkan internasional. Dari seorang wali kota yang dikenal terutama sebagai putra Presiden Jokowi, ia pernah menduduki jabatan orang nomor dua di Republik Indonesia.

Ada perbedaan besar antara seseorang yang dikenal sebagai anak presiden dan seseorang yang pernah menjabat wakil presiden. Jabatan itu, terlepas dari segala kontroversi yang menyertainya, menjadi bagian dari rekam jejak politik yang tidak dimiliki banyak orang, bahkan mereka yang jauh lebih senior.

Dalam perspektif teori pertukaran politik (political exchange), kolaborasi tidak selalu merupakan hubungan pengorbanan sepihak. Para aktor politik memberikan kontribusi sekaligus memperoleh sumber daya dan keuntungan politik.

Dalam kasus ini, Prabowo memperoleh dukungan electoral. Sementara Gibran memperoleh posisi wakil presiden dan akses ke panggung politik nasional. Sebuah relasi politik yang normal.

Lebih jauh, teori Pierre Bourdieu tentang modal sosial (social capital) dan modal simbolik (symbolic capital) membantu menjelaskan apa yang diperoleh Gibran.

Jabatan publik bukan sekadar posisi formal. Ia dapat menghasilkan jaringan, reputasi, pengakuan, dan prestise. Semua itu merupakan modal yang dapat dikonversi menjadi sumber daya dan pengaruh dalam arena politik berikutnya.

Tentu, perjalanan menuju kursi wakil presiden tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Publik berhak mengkritik proses dan mempertanyakan kepatutannya.

Persoalan kemudian berkembang ketika putusan MK pada Oktober 2026 tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau bukti kelulusan pendidikan menengah Gibran dari luar negeri. Meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan MK tersebut menimbulkan persoalan serius.

Situasi semakin berat setelah MA membatalkan sertifikat penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran. Kedua putusan itu menciptakan keadaan hukum yang membuat keberlanjutan posisinya semakin sulit dipertahankan, sekaligus memicu tekanan politik dan langkah parlemen menuju proses pemakzulan.

Dalam keadaan demikian, Prabowo tidak bisa begitu saja menggunakan kekuasaan presiden untuk mempertahankan Gibran. Presiden tidak berwenang membatalkan putusan pengadilan atau mengabaikan mekanisme konstitusional.

Loyalitas politik tidak dapat mengalahkan batas kewenangan hukum. Prabowo pun tidak bisa mengambil tindakan di luar wewenangnya.

Prabowo memperoleh mitra politik dalam kontestasi. Gibran memperoleh panggung nasional dan pengalaman pada jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan.

Sekarang Gibran berhenti setelah dua tahun. Tetapi dua tahun itu bukan waktu yang kosong. Ada modal politik yang telah terkumpul dan akan menjadi bagian dari perjalanan berikutnya.

Ia berhenti dari jabatan, tetapi ia tidak berhenti dengan tangan kosong. Ia sudah panen.

 

 

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.

Lihat juga...