mk

Sebanyak 25 advokat, mengajukan uji materil UU No.30/2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca perubahan. Gugatan tetap dilayangkan, meskipun produk hukum tersebut hingga kini belum miliki nomor.

"Selain itu, pasal tersebut juga menghalangi usaha Pemohon untuk mendorong pemberdayaan rakyat, agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi…

"Adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen parpol nasional, merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua. Sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai…

Muhtar Ependy yang merupakan orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, didakwa menerima suap sejumlah Rp16,427 miliar dan 816.700 dolar AS terkait sengketa Pilkada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang, serta melakukan…

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU No.30/2002, tentang Komisi…

"Keserentakan pemilu yang dipersoalkan ini tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi juga tingkat daerah. Maka, kami ajukan UU Pemilu dan Pilkada ini sebagai objek permohonan," kata Fadli, di hadapan sidang majelis hakim di…

Terkait Perppu, Wapres menolak penerbitan produk hukum itu karena akan dapat melemahkan wibawa Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya sudah menyepakati pembahasan revisi UU KPK melalui surat presiden (surpres).