emerintah Kota Palembang, mengingatkan warganya yang belum merekam data KTP elektronik (KTP-e). agar segera menuntaskan proses tersebut, karena Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas akhir pada 31 Desember 2018.
“Indeks per hari paling kecil Rp1,5 juta. Paling besar ada yang tembus Rp9 juta per hari. Rata-rata setiap minggu mencapai Rp30-35 juta,” terang Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, di Mapolres, Jumat (2/11/2018) siang.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan kepada 20 orang saksi, kemarin sore kita tetapkan dua tersangka, yaitu Kadispenduk Capil, inisial SW, dan salah seorang sipil inisial K,” terang Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, di Mapolres setempat,…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menginformasikan, bahwa Setya Novanto telah menitipkan sertifikat tanah dan bangunan terkait pembayaran uang pengganti perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e).
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, akan memblokir ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warganya, sebagai tindak lanjut perintah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penertiban administrasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk merekam data kependudukan elektronik, 15 ribu wajib KTP elektronik baru. Mereka adalah, warga yang akan berusia 18 tahun hingga…