Hutan adat

Anggota kelompok dilarang keras untuk mengelola di areal tersebut. Ada sanksi hukum dan adat dmana sanksi adatnya, menebang satu pohon harus menanam seribu pohon

Ia mengatakan luasan wilayah itu menunjukkan artikulasi bukti dan kerja nyata KLHK dalam mengakomodasi masyarakat adat ke dalam wilayah adat, yakni dengan hutan adat.

Kelompok pengelola hutan adat Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Pemerintah Indonesia berkomitmen memberlakukan penundaan pemberian izin baru atau moratorium, pengelolaan hutan alam dan lahan gambut.

Sesuai Rencana Anggaran, pada tahun 2019, Bambang mengatakan KLHK menargetkan dapat menetapkan atau memverifikasi areal hutan adat seluas 30.000 ha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan tujuh hutan adat baru di empat kabupaten dan satu kota pada pelaksanaan acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (SABAKI) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber,…

BENGKULU  - Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Provinsi Bengkulu meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas masyarakat adat untuk membangun sistem penyelesaian konflik agraria di wilayah masyarakat hukum adat.…