Kementerian Kebudayaan Terus Upayakan Perlindungan bagi Pekerja Film

JAKARTA 27 Maret 2025 – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia terus berkomitmen mengupayakan kesejahteraan pekerja seni dan perfilman.

Dalam semangat kebersamaan di bulan Ramadan, Kementerian Kebudayaan bersama Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menggelar acara bertajuk “Aksi Baik, Bulan Baik – Buka Puasa Bersama” bertempat di Museum Nasional Indonesia petang ini.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan bagi aktor dan pekerja film melalui kolaborasi pemerintah, lembaga jaminan sosial, dan komunitas perfilman.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon; Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; Ketua Umum Parfi 56, Marcella Zalianty; Ketua Dewan Pertimbangan Parfi 56, Dede Yusuf; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Parfi 56 sekaligus Komisaris Perusahaan Film Negara (PFN), Arswendy Bening; Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha Bpjamsostek, Andry Rubiantara; Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 1 DKI Jakarta, Deny Yusyulian; Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS TK, Aldhi Aditya; Komisaris Utama PFN, Yessy Goesman; serta para insan perfilman Indonesia.

Selain itu, hadir pula Direktur Pengembangan Budaya Digital Kementerian Kebudayaan, Andi Syamsu Rijal; jajaran Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Kebudayaan; serta jajaran staf Kementerian Kebudayaan.

Mengawali acara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Parfi 56 sekaligus Komisaris Perusahaan Film Negara, Arswendy Bening, menekankan pentingnya jaminan sosial bagi kreator seni khususnya film.

“Kita sangat memerlukan perlindungan kesehatan, jam kerja, dan sebagainya, yang akan dibahas pada diskusi ini, di mana bisa memberikan perlindungan kepada para aktor dan kru film, baik dari mulai bekerja di lokasi sampai pulang ke rumah,” ucap Arswendi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 1 DKI Jakarta, Deny Yusyulian juga menyoroti manfaat program jaminan sosial yang dapat diakses oleh pekerja film melalui mekanisme keagenan yang diperkenalkan dalam kerja sama ini.

Seluruh upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja seni di Indonesia.

“Terima kasih atas kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Parfi 56 pada hari ini. Negara hadir untuk memberikan pengobatan-pengobatan pada saat seniman terkena musibah dan memberikan bantuan pada saat seniman tersebut meninggal dunia. Kami berharap ke depannya bisa terus memberikan kesejahteraan kepada pekerja seni di Indonesia ,” ujar Deny Yusyulia.

Agenda utama acara ini adalah diskusi bertema “Perlindungan dan Kesejahteraan Aktor dan Pekerja Film”, di mana para narasumber membahas tantangan dan solusi dalam memastikan kesejahteraan pekerja film.

Diskusi ini juga menjadi ajang edukasi mengenai hak-hak pekerja film dan peran BPJS
TK dalam memberikan jaminan perlindungan jangka panjang.

Sebagai langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, BPJS
Ketenagakerjaan dan Parfi 56 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama sistem keagenan bagi pekerja film Indonesia.

MoU ini ditandatangani oleh Andry Rubiantara dan Marcella Zalianty.

Komitmen nyata terhadap perlindungan pekerja film juga ditunjukkan melalui penyerahan kartu BPJS TK.

Dalam kesempatan ini, manfaat Jaminan Kematian untuk Alm. Suwito diserahkan oleh Bapak Deny Yusyulian kepada perwakilan keluarga almarhum. Sementara itu, kartu anggota kepesertaan BPJS TK diserahkan oleh Bapak Andry Rubiantara kepada Sutiyono selaku Kru Lighting Sinetron yang diwakilkan oleh Reynold Surbakti selaku pengurus Parfi 56 bidang sosial sebagai simbol akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial.

Ketua Umum Parfi 56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bukti nyata aksi baik di bulan Ramadhan bagi perfilman Indonesia.

“Ini menjadi komitmen kita bersama dalam pemajuan ekosistem film Indonesia. Saya menghaturkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap perfilman Indonesia dan saya hanya ingin menyatakan bahwa Parfi membuka diri untuk menjadi rumah perjuangan bagi insan film Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak yang dapat diterima oleh kru film dari BPJS.” ujar Marcella.

Dukungan Kementerian Kebudayaan disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI dalam sambutannya, menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja seni serta langkah-langkah pemerintah dalam mendukung ekosistem perfilman yang berkelanjutan.

“Industri film adalah salah satu pilar penting dalam kebudayaan dan ekonomi kreatif Indonesia. Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan budaya, ekspresi seni, dan alat diplomasi bangsa. Hari ini, kita baru saja menyaksikan salah satu momen bersejarah, yakni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Grha BP Jamsostek dengan Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56) tentang Kerja Sama Sistem Keagenan – sebagai wujud upaya bersama dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja film di Indonesia.” ujar Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Lebih lanjut, Menbud juga menekankan bahwa Kementerian Kebudayaan akan hadir sebagai instrumen dalam memajukan Kebudayaan Indonesia.

Dirinya mengapresiasi para insan perfilman indonesia dan Parfi yang terus memajukan kebudayaan Indonesia melalui film.

“Film menjadi salah satu bagian yang sangat penting di kementerian kita karena yang paling mudah dinikmati oleh masyarakat. Terbukti penonton kita juga mencapai 81 juta pentonton film Indonesia dan menjadi rekor. Selain itu, produksi film kita mencapai 204 film dan hadir di berbagai festival film internasional, seperti Rotterdam International Film Festival, Berlinale Film Festival, hingga Hong Kong International Film and Tv Market,” ujarnya.

Menbud menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong film Indonesia agar semakin dikenal di kancah global.

“Kami ingin memastikan bahwa film Indonesia mampu memperkenalkan keberagaman budaya bangsa kepada dunia. Saya percaya melalui film dapat terwujud pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa – yang memperteguh jati diri bangsa, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan,” ucap Menteri Kebudayaan.

Sebelum menutup sambutannya, Menbud menyampaikan bahwa Industri film merupakan industri yang kompleks dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak dalam mendorong kemajuan perfilman Indonesia.

Kementerian Kebudayaan hadir dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap industri perfilman melalui kolaborasi multipihak memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada dapat mengatasi tantangan dan mendorong kemajuan sektor perfilman Indonesia serta membangun ekosistem film yang inklusif.

“Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam membangun industri perfilman yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, saya mengajak seluruh pelaku industri film dan seluruh pihak untuk terus berkolaborasi, berinovasi, dalam kemajuan perfilman nasional. Terima kasih kepada seluruh insan perfilman yang terus berkontribusi dalam memajukan industri ini. Mari kita bersama-sama menjadikan perfilman Indonesia sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan bangsa dan meningkatkan jati diri bangsa, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.” tutupnya.

Kegiatan juga dimeriahkan dengan diskusi kedua yang bertajuk “Peran Aktor, Asosiasi dan
Pemerintah dalam Perkembangan Film Indonesia yang Sehat dan Berkualitas” dengan
menghadirkan Menteri Kebudayaan RI, El Manik, Slamet Rahardjo, Roy Marten, dan Jajang C. Noer sebagai narasumber.

Diskusi ini menyoroti pentingnya sinergi antara industri, asosiasi, dan pemerintah dalam mendorong perfilman nasional yang lebih kompetitif dan berdaya saing.

Dalam diskusi tersebut, Menbud menyatakan, “Kami akan terus mendorong variasi film-film Indonesia, salah satunya film Biopik. Tak hanya itu, kita juga berharap dapat menciptakan Indonesian Wave, seperti Korea karena kita memiliki pasar domestik yang kuat,” ucap Menbud dalam diskusi tersebut.

Tak hanya mengenai variasi film Indonesia, Menbud juga menyoroti mengenai komitmen
Kementerian Kebudayaan dalam memfasilitasi para sineas untuk terus berjejaring dan
mempromosikan filmnya di berbagai festival film internasional melalui Dana Indonesiana.

Selain itu, Menbud Fadli Zon juga menyoroti pentingnya kehadiran Museum Film di Indonesia yang representatif layaknya negara-negara lain.

Sebagai bentuk penghormatan atas dukungan Kementerian Kebudayaan, Menteri Kebudayaan RI juga menerima penyematan tanda jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Parfi 56 dari Marcella Zalianty.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, BPJS TK, dan komunitas film
dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera bagi pekerja film Indonesia. ***